28.5 C
Manokwari
Jumat, Mei 9, 2025
28.5 C
Manokwari
More

    Kanwil Kemenkum Papua Barat Ikuti FGD Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) mengenai persiapan teknis dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, Kamis (6/3/2025).

    Bertempat di ruang rapat Lt.1 Kanwil Kemenkum Pabar, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kanwil Kemenkum Papua Barat.

    Baca juga:  Gubernur dan Kapolda Cek Migor di Distributor: Stok Cukup Hingga Idul Fitri

    FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas di setiap satuan kerja, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pembangunan ZI. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai standar WBK/WBBM, serta mempersiapkan satuan kerja untuk menghadapi tahapan evaluasi oleh tim penilai internal maupun eksternal.

    Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V yang diwakili Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih menegaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pengusulan satuan kerja yang akan diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 layak untuk diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2025 serta mendukung keberlanjutan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari bukti komitmen Kementerian Hukum dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

    Baca juga:  Ketum Lantik Kepengurusan Pengprov Pertina Papua Barat, Akui Potensi Tinju Tanah Papua

    Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy.

    Baca juga:  Rukyatulhilal Awal Zulhijah 1444 H/2023 M Digelar di 99 Titik, Ini Daftar Lengkapnya

    “Pentingnya koordinasi dan sinergi dalam evaluasi serta peran strategis tim penilai dalam membangun ZI. Upaya ini sejalan dengan program Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat,”bebernya.(LP3/Red)

    Latest articles

    Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Leo XIV, Pertama dari AS...

    0
    VATICAN CITY, LinkPapua.com – Sejarah baru tercipta dalam Gereja Katolik. Kardinal Robert Francis Prevost asal Amerika Serikat (AS) resmi terpilih sebagai Paus ke-267 dengan...

    More like this

    Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Leo XIV, Pertama dari AS dalam 2.000 Tahun

    VATICAN CITY, LinkPapua.com – Sejarah baru tercipta dalam Gereja Katolik. Kardinal Robert Francis Prevost...

    DPD RI Dukung Pengalihan Status Hutan Lindung Atasi Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong solusi konkret untuk...

    Pemprov Papua Barat Desak Revisi UU Kehutanan, Minta Kewenangan Dikembalikan ke Daerah

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendesak pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang...