MANOKWARI,Linkpapua.com – Asisten III Pemprov Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, pengelolaan sumber daya alam mestinya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi jembatan menuju kesejahteraan. Karenanya, Otto mendorong leading sektor merumuskan strategi menuju ke arah sana.
Hal ini diutarakan Otto saat membuka rapat koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Kamis (17/10/2024). Rakor membahas peningkatan investasi dalambl rangka menopang pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
Menurut Otto perlu langkah yang objektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dianggap sejalan dengan pembangunan di Papua Barat yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selain itu perlu berlandaskan inklusivitas dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi terus tidak hanya sesaat melainkan terus berjenjang seiring kemajuan daerah,” ujar Otto.
Lebih lanjut dirinya menuturkan ekonomi menghadapi tantangan yang besar di tengah perkembangan global yang dinamis. Untuk itu salah satu stategi utama dalam mendorong hal tersebut adalah dengan peningkatan investasi.
“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta dalam memperkuat koordinasi antar stakeholder dan diperlukan ide yang strategis untuk menarik lebih banyak investasi,” tambah dia.
Otto juga mengharapkan dengan koordinasi yang telah dibentuk dapat menghasilkan solusi konkret yang memudahkan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan sistem yang terintegrasi, transparan dan berbasis teknologi.
Selain itu perlu dipastikan bahwa investasi yang masuk di Papua Barat dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sehingga setiap program investasi harus melibatkan masyarakat lokal terutama komunitas adat.
“Perlu menjadi perhatian juga bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata dia.
Kepala DPM PTSP Goodlief Aponno melaporkan bahwa tahun 2021 adalah terakhir kali melakukan rakor sehingga banyak peraturan dan program yang mestinya diperbarui. Tujuan rakor ini menyatukan persepsi antar DPM PTSP kabupaten dan provinsi sehingga program yang dijalankan sejalan.
“Dengan menyatukan pendapat antar provinsi dan kabupaten dapat mempercepat peningkatan investasi daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan,” Ujar Goodlief.
Dirinya juga melaporkan bahwa peserta rakor berasal dari DPM PTSP kabupaten se Papua Barat dan tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan. Rakor ini mengundang narasumber dari kementerian investasi dan BKPM serta kementerian dalam negeri.
Goodlief berpesan dalam melaksanakan rakor ini DPM PTSP kabupaten hendaknya diminta agar melakukan kajian potensi investasi daerah untuk menarik investasi dengan menganalisis sektor-sektor yang strategis.
“Yang kedua, DPM PTSP memegang peren penting dalam mempromosikan investasi daerah guna menarik investor dengan memperkenalkan keunggulan SDM lokal menawarkan insentif investasi serta memberikan kemudahan perijinan,” kata dia.
Selanjutnya ketiga, DPM PTSP sebagain wajah pemerintah wajib memberikan pelayanan perusaha yang efektif, efisien, fleksibel, transparan serta akuntabel yang akan mempercepat realisasi investas. Keempat DPM PTSP wajib mengawasi perijinan dan penanaman modal daerah dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dinilai menjadi kualitas dari investasi.
“Kelima, DPM PTSP provinsi siap bekerja sama dalam mendorong kemudahan perizinan, promosi, investasi serta koordinasi penanaman modal guna mendorong perekonomian daerah,” imbuhnya. (LP14/red)
