MANOKWARI, LinkPapua.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat mengadakan konsolidasi Pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)2024. Konsolidasi ini adalah bagian dari intervensi mewujudkan kampung digital dan ramah anak.

Kegiatan berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (9/9/2024). Konsolidasi dibuka Kepala DPMK Papua Barat Legius Wanimbo.

Legius mengatakan, konsolidasi pengendalian P3PD merupakan evaluasi dan pembelajaran bersama. Ia mengaku banyak tantangan yang akan dihadapi dalam program ini.

“Hal inilah yang akan dibahas dan dievaluasi serta menentukan rencana aksi program yang akan dijalankan kemudian. Mengingat hampir setiap sasaran perangkat daerah pembangunannya ke kampung-kampung. Karenanya penting kita mengevaluasi dan merumuskan program yang lebih efektif yang akan dijalankan,” jelasnya.

Dijelaskan Legius, tantangan berat yang dihadapi sangat beragam. Di antaranya, letak geografis antar kampung yang susah dijangkau.

“Ini menuntut kita semua untuk menentukan program yang ideal bagi kampung dengan letak geografis yang susah dijangkau,” terang Legius Wanimbo.

Ia mengharapkan dari program L3PD akan terwujud kampung yang ramah anak, kampung digital, kampung wisata, kampung trans serta kampung yang menjadi percontohan.

“Maka untuk mewujudkan ini bukan hanya dari DPMK sebagai pelaksana tetapi membutuhkan bantuan dari berbagai pihak dalam hal ini Bappeda, PKK, Dinkes, serta OPD terkait yang berhubungan dengan kemasyarakatan kampung,” papar Legius.

Legius juga mengingatkan pentingnya akselerasi kecocokan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya agar program yang dijalankan akan efektif dan berdampak baik kepada kampung-kampung.

Ketua panitia kegiatan, Kigen Rompah melaporkan bahwa kegiatan konsolidasi P3PD bertujuan merumuskan strategi dan rencana aksi dalam rangka optimalisasi penyelesaian P3PD pada masing-masing daerah.

“Konsolidasi ini juga guna membahas dan menyepakati rencana aksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait program P3PD”Ujar Kigen Rompah.

Kigen Rompah melaporkan peserta konsolidasi P3PD berasal dari Dinas DPMK Provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, Bappeda provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, Kadis PPDPA, Kadis Sosial Provinsi, inspektorat PB, Kadis Kesehatan PB, TPP PB, kepala BPSDM PB.

Intervensi di 803 Kampung di Papua Barat

Sementara itu, Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Begeri RI Rully Andrianto Harsono mengatakan bahwa intervensi P3PD telah dilakukan di 70% desa di 180 kabupaten/kota di 37 provinsi di Tanah Air. Dan dari jumlah ini 803 kampung mencakup 7 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat.

“803 kampung di Papua Barat perlu dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas” Ujar Harsono.

Selanjutnya, Harsono melaporkan bahwa saat ini di seluruh Indonesia sedang dilakukan pelatihan aparatur kampung. Ia brharap arah kebijakan P3PD tahun 2024 difokuskan dalam memperkuat kelembagaan dan pemerintahan desa.

“Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas aparatur kampung dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan kampung,” imbuhnya.(LP14/Red)