MANOKWARI,linkpapua.com- Ketua PWI Papua Barat Bustam melontarkan kritik kepada Pemprov Papua Barat yang dinilai telah mengabaikan peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Bustam menilai, pemprov berbanding terbalik dengan pemerintah pusat yang senantiasa mendukung kerja-kerja pers.

“Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya, Presiden RI selalu mengapresisasi peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. Khususnya dalam gelaran pemilihan umum presiden dan legislatif pada April 2024 yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan pers telah sukses mengawal gelaran demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum terumit di dunia,” ujar Bustam dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).

Bustam mengatakan, pers dinilai berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Peran pers dalam pemerintahan dinilai sangat besar, baik dalam mewartakan agenda pemerintahan ataupun memberikan kritik kebijakan pemerintah. Karena itu, yang sadar akan peran pers, tak segan menghaturkan terima kasih kepada insan pers.

“Di tengah pesatnya zaman dan penyebaran informasi yang tak terbatas, negara sangat membutuhkan kehadiran pers dengan prespektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, hoax, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi,” ujar Bustam.

Pers juga harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat dalam mencerna informasi.

“Oleh sebab itu ekosistem media harus tetap dilindungi dan diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik,” kata Bustam.

Namun kondisi ini dinilai kurang berjalan baik di Provinsi Papua Barat. Pemerintah Papua Barat dinilai kurang mendukung kerja-kerja media, bahkan organisasi pers yang berada di Papua Barat.

Padahal, kata Bustam, pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen perubahan. Pers juga menentukan ke mana sebuah peradaban akan dibawa. Karena itu peran pers dalam membawa informasi yang baik harus terus dijaga.(*/red)