MANOKWARI,Linkpapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere bertemu dengan para pimpinan instansi vertikal di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (20/3/2024). Pertemuan membahas berbagai isu strategis terkait tugas dan pengelolaan pemerintahan.
“Pertemuan ini sangat penting untuk kita saling membahas tugas dan tanggung jawab. Yang tentunya bagaimana cara mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Papua Barat dalam konteks Berakhlak,” ungkap Ali Baham.
Menurutnya, tanggung jawab ini harus dipikul bersama. Pemprov tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari semua instansi agar tugas tugas pemerintahan dapat berjalan di atas rel birokrasi.
“Kita membutuhkan kebersamaan dalam mengelola pemerintahan. Di mana harus berorientasi pada pelayanan publik, akuntabel, kompeten, menjaga harmonisasi, loyal, adaptif dan kolaboratif,” jelasnya.
Olehnya, Ali mengatakan tugas dan tanggung jawab ini harus dapat diwujudkan bersama-sama. Seluruh instansi harus berada dalam misi yang sama yakni menuju pembangunan yang berkelanjutan.
“Itulah sebenarnya yang akan menjadi tujuan terwujudkannya Indonesia emas 2045,” katanya.
Lebih lanjut Ali Baham menyebutkan saat tugas dan tanggung jawab ini tidak dapat disinergiskan dan kolaboratifkan, maka pelayanan publik tidak dapat berjalan optimal.
“Tentunya sebagai Penjabat Gubernur yang sudah bertugas selama empat bulan, dan menuju ke evaluasi berikutnya. Tanggal 7 Mei nanti saya diminta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tiga bulan kedua. Berarti sudah enam bulan,” jelasnya.
Selain itu ia mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ditugaskan oleh Presiden RI di Provinsi Papua Barat, maka dirinya mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan semua tugas-tugas pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Barat, termasuk juga pembangunan dan kemasyarakatan.
“Gubernur ditugaskan oleh Presiden untuk mengkoordinasikan semua tugas-tugas yang ada, di level kewenangan yang absolut. Jadi hanya kepada Gubernur saja kewenangan itu diberikan, matahari hanya ada satu, jika ada dua matahari maka bumi akan hancur,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ia mempunyai hak untuk mengetahui tugas – tugas setiap instansi di lingkungan provinsi Papua Barat.
“Hal ini untuk menjadi bahan laporan pertanggungjawaban saya. Jadi Dipa yang saya sudah serahkan, saya harus tahu juga uangnya di pakai untuk apa saja,” imbuhnya. (LP12/red)
