26.2 C
Manokwari
Rabu, Mei 15, 2024
26.2 C
Manokwari
More

    Alot! Sisa Pemkab Teluk Wondama Belum Teken NPHD Pilkada 2024

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– Pemkab Teluk Wondama hingga hari ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Wondama menjadi satu satunya kabupaten di Papua Barat yang meneken NPHD Pilkada.

    Sebelumnya, Pemprov Papua Barat dan 6 kabupaten telah menandatangani NPHD. Pemkab Manokwari menjadi daerah pertama yang menyepakati dana hibah pilkada.

    Lalu Fakfak menjadi kabupaten keenam. Fakfak meneken NPHD pada Sabtu lalu.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Abdul Muin Salewe, Senin (13/11/2023) mengatakan, sesuai dengan surat Mendagri Nomor 900.1.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023, NPHD harus diteken paling lambat 10 November 2023. Ia membenarkan tersisa Teluk Wondama yang belum menyepakati nilai hibah.

    Baca juga:  18 Parpol Ajukan Perubahan Rancangan DCT ke KPU Papua Barat

    “Sisa Kabupaten Teluk Wondama yang belum menandatangani NPHD. Namun pembahasan telah dilakukan bersama antara KPU Kabupaten Teluk Wondama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati nominal atau besaran anggaran namun masih ada kendala yakni mekanisme pencairan,” terang Muin.

    Baca juga:  KPU Papua Barat Terima 15 Balon Anggota DPD RI, Ini Nama-namanya

    Saat dikonfirmasi lebih jauh tentang apa kendalanya, mantan Ketua KPU Manokwari tersebut enggan menjelaskan. Menurutnya, kendala tersebut merupakan persoalan Pemda Teluk Wondama.

    “Komunikasi kami dengan KPU Teluk Wondama semalam, teman-teman KPU Teluk Wondama sebenarnya siap mengeksekusi (tanda tangan) jika sesuai dengan NPHD yang disepakati. Namun pemda (Teluk Wondama) yang masih belum ada kata sepakat terkait besaran pencairan tahap pertama maupun tahap kedua, sehingga petunjuk kami dari KPU Provinsi untuk tidak melakukan penandatangan jika tidak sesuai dengan isi NPHD karena 14 hari setelah penandatanganan NPDH, Pemda wajib mencairkan 40 persen dari nilai yang disepakati,” tambahnya.

    Baca juga:  Merasa Ditangkap dan Ditahan Tanpa Prosedur, IS Praperadilankan Polsek Prafi

    Berikut daftar 6 kabupaten yang sudah meneken NPHD plus Pemprov Papua Barat :

    Provinsi Papua Barat Rp. 200.032.010.000
    Kabupaten Manokwari Rp. 50.000.000.000
    Kabupaten Pegunungan Arfak Rp. 37.321.581.233
    Kabupaten Kaimana Rp. 47.816.915.000
    Kabupaten Manokwari Selatan Rp. 20.953.812.000
    Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 54.999.430.000
    Kabupaten Fak Fak Rp 39.928.177.000.
    (Rls/red)

    Latest articles

    IPA Convex 2024, Menteri ESDM Tekankan Pentingnya Ketahanan Energi di Hulu...

    0
    JAKARTA, Linkpapua.com- Kebutuhan energi yang terus meningkat mendorong industri hulu migas untuk mengamankan pasokan energi. Untuk itu, eksplorasi migas akan semakin digenjot demi mencapai...

    More like this

    IPA Convex 2024, Menteri ESDM Tekankan Pentingnya Ketahanan Energi di Hulu Migas

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kebutuhan energi yang terus meningkat mendorong industri hulu migas untuk mengamankan pasokan...

    33 Calon Paswascam Teluk Bintuni Ikuti Tes Tertulis

    TELUK BITUNI, LinkPapua.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat,...

    Nama Tidak Tercantum, Wahidin Puarada Segera Bawa Dokumen Pendaftaran ke DPP PDIP

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Bakal calon gubernur Papua Barat, Wahidin Puarada, mengumumkan akan segera menyerahkan...