MANOKWARI, linkpapua.com– Puluhan tenaga honorer Provinsi Papua Barat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Manokwari, Rabu (1/11/2023). Massa menuntut pemerintah daerah menyelesaikan pembahasan Perdasi pengangkatan honorer menjadi PNS.

Karenanya, para honorer mendesak BKD menunda proses seleksi P3K. Massa yang datang diterima oleh Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKD Papua Barat Eduard Inyamusi.

Sesuai data yang diperoleh, berdasarkan surat mantan Kepala BKD Nomor 800.1.2.8/1397/BKD tentang pemberitahuan pelaksanaan seleksi CAT BKN bagi ASN PPPK 343 Orang Provinsi Papua Barat, seleksi diadakan pada Kamis besok (2/11) dan Sabtu (4/11) serta Senin (6/11) di ruangan laboratorium komputer SMK Taruna Kasuari Nusantara di Sanggeng Manokwari

Kordinator Aksi, Leonardo Nussy mengatakan, ia dan rekan-rekannya sudah menanti sejak lama. Namun BKD tidak mengakomodir mereka untuk mengikuti Seleksi K-II.

Kemudian informasi yang mereka terima BKD membuka seleksi P3K Daerah.

“Kami belum merasa puas karena BKD belum menuntaskan Perdasi tentang pengangkatan Honorer jadi CPNS, mereka kemudian membuka proses seleksi P3K di mana ada beberapa dari kami honorer sudah memasukan berkas namun tidak ada nama mereka,” kata Leonardo, Rabu (1/11/2023).

Leonardo juga mengungkap, dari dokumen nama yang masuk dalam seleksi P3K, pihaknya menemukan ada nama yang sudah menerima SK PNS yang dibagikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw namun juga namanya tercantum dalam peserta seleksi P3K.

“Ada nama yang sudah menerima SK PNS yang dibagika mantan pejabat Gubernur kemarin tetapi anehnya nama itu masuk sebagai peserta seleksi P3K,” katanya.

Para honorer yang melakukan aksi ini mereka sudah mengabdi sejak tahun 2005 ke atas. Mereka masuk dalam honorer 1.282 yang kemudian terbagi sehingga 717 berusia di bawah 35 tahun ikut seleksi CPNS kuota 2018.

Sedangkan sisa dari mereka yang berusia di atas 35 Tahun didorong ke P3K. Namun dalam perjalanannya terdapat masalah pengurangan usia yang dilakukan oleh sejumlah oknum di kelompok di bawah 35.

Pelaksana Tugas Kepala BKD Papua Barat Mohammad Tawal membenarkan akan diadakan seleksi P3K oleh BKD Provinsi Papua Barat.

“Iya benar, besok dilakukan seleksi P3K Daerah,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telpon.

Tawal mengakui bahwa soal tuntutan pendemo, ia akan melakukan kroscek pada bidang yang menangani terlebih dahulu.

“Soal tuntutan para pendemo, saya akan mengecek lagi ke bidang yang menangani, karena ini menyangkut usia,” kata Tawakal. (LP2/red)