MANOKWARI, linkpapua.com– Rapat kerja I Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat telah selesai dilaksanakan. Sejumlah usulan diakomodir menjadi program prioritas.
Salah satu program yang mendapat perhatian serius yakni belum adanya sekretariat PWI Papua Barat. Ketua PWI Papua Barat Bustam mengatakan, sekretariat yang representatif sangat dibutuhkan saat ini, karena terkait erat dengan pengembangan kualitas SDM jurnalis ke depan.
“Pengadaan sekretariat yang representatif sangat kita butuhkan saat ini. Kita mengharapkan perhatian dari Pemprov Papua Barat,” terang Bustam seusai rakerda PWI, Kamis (21/9/2023).
Menurutnya, sekretariat yang representatif ini bagian dari penguatan bagi wartawan baru. Maka itu kata Bustam dibutuhkan wadah untuk melakukan edukasi, dan peningkatan kapasitas wartawan.
Selain pengadaan sekretariat, beberapa program juga ikut dicetuskan.
“Tadi teman teman sepakat bahwa kegiatan rutin Hari Pers Nasional (HPN) dan Porwanas harus di persiapkan dengan matang,” kata Bustam.
Dikatakannya, dalam membangun SDM wartawan, butuh kebersamaan. Ke depan wartawan di Papua Barat harus memiliki kemampuan spesifik di bidangnya.
Di antaranya sebagai wartawan olahraga, ekonomi maupun pariwisata. Dalam membentuk spesifikasi ini, masing masing seksi mengusulkan program peningkatan kapasitas.
“Jadi ada bentuk kemitraan sehingga bisa meningkatkan kapasitas wartawan,” ujarnya.
Ditambahkan, wartawan di Manokwari tidak terlalu banyak. Jadi setiap kegiatan melibatkan semua wartawan di anggota PWI. Selain itu, penguatan pembelaan wartawan ke depan bermitra dengan lembaga bantuan hukum (LBH).
“Kita mendorong itu di PWI Pusat. Ada pendampingan dalam hal perkara pers yang menimpa wartawan PWI,” ujarnya.
Selanjutnya kata Bustam, juga ada program uji Kompetisi Wartawan (UKW). Ini menjadi dan bersifat wajib. Karena UKW adalah bagian dari profesionalitas wartawan.
“Banyak wartawan tergabung di PWI sudah UKW ada naik tingkat, dari muda, madya dan utama. Bahkan sebaliknya, ada juga belum UKW. Maka itu kita dorong ikut UKW sebagai syarat untuk bergabung di organisasi pers,” katanya.
Bustam juga berharap program kerja yang diusulkan mendapat support dari pemerintah daerah dalam APBD induk. Ini penting kata dia, agar tidak lagi setiap kegiatan menjalankan proposal.
“Karena kita adalah Mitra. Serta bagian dari pilar 4 demokrasi, tak hanya itu pers hadir membawa kemajuan di Papua Barat. Bagian dari fungsi kontrol jalan Pemerintahan maka itu harus ada wadah berhimpun,” ungkapnya.
Tagih Janji Pemprov
Wakil ketua OKK PWI Papua Barat, Ari Amstrong berharap agar Pemprov Papua Barat berkomitmen mewujudkan janjinya untuk memberikan sekretariat bagi PWI Papua Barat.
“Demokrasi dalam suatu daerah akan tumbuh jika pemda memperhatikan wartawan di daerah tersebut. Salah satunya dengan memberikan sekretariat sebagai wadah pekerja media di daerah. Ini juga sebagai komitmen dari pemda kepada pekerja media yang selama ini sudah melaksanakan tugas-tugas peliputan. Semoga apa yang sudah dijanjikan pemprov Papua Barat dapat segera terwujud,” jelasnya.
Diungkapkannya, pekerja media selama ini juga menjalankan fungsi kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah. (LP1/red)
