28.9 C
Manokwari
Jumat, November 22, 2024
28.9 C
Manokwari
More

    Pengusaha OAP Desak Kejati Usut Dugaan ‘KKN’ Proyek SMKN Kehutanan Manokwari di Kota Sorong

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– Puluhan massa dari kalangan pengusaha orang asli Papua (OAP) berunjuk rasa di Kantor Kejati Papua Barat, Manokwari, Selasa (12/9/2023) siang. Mereka mendesak Kejati mengusut dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek pembangunan Kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari di kota Sorong.

    “Ada dugaan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam kegiatan lelang paket proyek pembangunan kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari di kota Sorong,” ujar Markus Yenu, koordinator aksi di kantor Kejati Papua Barat.

    Baca juga:  Indikasi Jaksa Kejati Papua Barat Terlibat Kasus Dermaga Yarmatun, Warinussy: Harus Diperiksa!

    Ia mengatakan, pengusaha/kontraktor OAP sudah cukup paham dengan praktik-praktik tidak benar dalam proses lelang terbuka paket proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD di daerah ini.

    “Bukan hal baru, namun ini cara lama yang sering dilakukan pihak panitia lelang dan satuan kerja (satker) terkait untuk memenangkan peserta tertentu meski menyalahi aturan,” ketus Yenu.

    Ia mengatakan, bahwa dalam paket pekerjaan tersebut proses lelang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui satker SMK Negeri Kehutanan Manokwari dengan nilai paket Rp67,9 miliar.

    Baca juga:  Siap Disahkan, Ranperdasi Pendidikan Papua Barat Bakal Jadi Rujukan

    “Kami menolak pemenang (hasil lelang) dalam paket proyek ini, karena kami punya bukti-bukti terkait sejumlah ketentuan yang dilangkahi” ucap Markus.

    Di akhir aksi tersebut, Markus Yenu bersama perwakilan kontraktor OAP lainnya menyerahkan laporan resmi kepada pihak Kejati Papua Barat untuk dilakukan penelusuran sesuai kewenangan di institusi Adhyaksa.

    “Kami datang ke sini karena kami percaya pada kinerja Kejati Papua Barat di bawah pimpinan bapak Harli Siregar, semoga laporan kami segera ditindaklanjuti,” ujar Markus.

    Baca juga:  Wakil Ketua IV DPR Papua Barat Ditetapkan April

    Selanjutnya, Kajati Papua Barat, Harli Siregar melalui Asisten Intelijen Kejati Papua Barat Erwin PH Saragih, menerima aspirasi beserta laporan dari perwakilan pengusaha OAP tersebut.

    “Terima kasih, karena sudah menyampaikan aspirasi dan laporan dengan damai. Kami (Kejati) segera menindaklanjuti laporan ini sesuai kewenangan kami,” ujar Erwin Saragih kepada para pendemo sebelum membubarkan diri dengan tertib. (LP1/red) 

    Latest articles

    PW IPPNU Papua Barat Teken MoU dengan DLHKP Papua Barat Daya,...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com-PW IPPNU Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Program...

    More like this

    PW IPPNU Papua Barat Teken MoU dengan DLHKP Papua Barat Daya, Sinergi Pengelolaan Lingkungan

    MANOKWARI, Linkpapua.com-PW IPPNU Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan...

    Legislator Perindo Musa Naa Ajak Masyarakat Teluk Bintuni Menangkan Yo Join

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com– Politisi Partai Perindo yang juga anggota DPRD Papua Barat Musa Naa mengajak...

    BPK RI Papua Barat: Tak Semua Data Boleh Dibuka ke Media  

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat menggelar sharing session dengan...