MANOKWARI, linkpapua.com– DPR Papua Barat menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2023. Pj Gubernur Paulus Waterpauw dalam jawabannya, sepakat memberi prioritas pada sejumlah item anggaran.
“Dewan sangat sependapat dengan berbagai asumsi yang menyertai Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023,” ujar Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley HL Mansawan, selaku pimpinan sidang dalam rapat yang digelar, Senin (11/9/2023).
Selanjutnya, rapat ini dirangkai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
Penandatanganan persetujuan tersebut dilakukan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor.
Penandatanganan disaksikan Pimpinan Dewan, Sekretaris Dewan serta anggota Dewan lainnya dan pimpinan OPD yang hadir.
Pj Gubernur Paulus Waterpauw menyampaikan 9 poin prioritas dalam pemaparannya. Di antaranya menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam alokasi aggaran perekrutan DPR Otsus tingkat provinsi dan kabupaten se-Papua Barat. Kata Waterpauw, poin ini menjadi prioritas pemprov.
Selanjutnya, Waterpauw juga menyampaikan pandangan terhadap dukungan anggaran untuk penguatan aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Papua Barat. Dalam hal ini kata dia, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan.
“Alokasi Anggaran pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah Sebesar 0,71 % (Nol Koma 7 Puluh 1 Persen),” jelasnya.
Terhadap Pandangan DPR Tentang Dukungan Anggaran untuk Prose Pembahasan dan Pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Sepakat Dan Telah Menambah Alokasi Anggaran Dalam APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, Pada Perangkat Daerah Terkait Untuk Mendukung Proses Pembahasan Dan Pembentukan Peraturan Daerah.
“Kami berpandangan bahwa Peraturan Gubernur yang merupakan amanat lebih lanjut Peraturan Daerah juga sangat penting dan kami juga mendorong terbentuknya Peraturan Gubernur Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang sudah dianggarkan pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa untuk memprakarsai pembentukannya,” katanya.
Terhadap Pandangan DPR Papua Barat Tentang Pengalokasian Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat serta Pemberian Bonus Kepada Atlet yang Mengharumkan Nama Daerah pada PON 2021, Pemerintah Provinsi Papua Barat Telah Memberikan Penghargaan Kepada Atlet Dan Pelatih Kontingen Provinsi Papua Barat Peraih Medali Pada Pekan Olah Raga Nasional Ke Xx, Dan Paralimpiade Nasional Tahun 2021.
Terhadap Pandangan DPR Papua Baray Tentang Dukungan Anggaran Monitoring dan Evakuasi Hibah, Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat bahwa anggaran tersebut menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Secara Efektif Dilaksanakan Dimulai Pada Bulan Januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk tahun 2024. Sementara Itu Penguatan Aparatur Pengawasan Dan Pencegahan Di Internal Perangkat Daerah Terkait Menjadi Solusi Jangka Pendek Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Anggaran Dana Hibah.
Waterpauw juga mengemukakan sikap pemprov terhadap pandangan DPR Papua Barat Tentang dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Bencana. Kata dia, Pemerintah Daerah Telah Mengalokasikan Dukungan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat, Untuk Membiayai Kegiatan.
“Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Untuk Penanganan El Nino-Lanina Provinsi Papua Barat”, dan didukung dengan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga yang cukup.
Terhadap Pandangan DPR PB Tentang Dukungan Anggaran untuk Percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah Sepakat Sekaligus Mengapresiasi Pandangan Dewan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Juga Telah Mengambil Langkah-Langkah Nyata Terhadap Penanganan Stunting Dan Kemiskinan Ekstrim.
Terhadap Pandangan DPR Papua Barat Tentang Dukungan Anggaran untuk Pemberdayaan Sumberdaya Alam di Bidang Ekowisata, Pemerintah Daerah Sepakat Dan Telah Mengalokasikan Anggarannya, Antara Lain Pelestarian Dan Penataan Hutam Wisata Alam Gunung Meja Kabupaten Manokwari, Pemanfaatan Lahan Dikawasan Perumahan Jabatan Gubernur Di Susweni, Sebagai Kebun Lahan Sumber Bahan Yang Akan Dijadikan Obyek Ekowisata Dan Ekoedukasi. Kami Berharap Dalam Waktu Dekat Dapat Dicapai Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Gubernur Papua Barat Dengan Kementerian Kehutanan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam/BKSDA) Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gunung Meja.
Waterpauw juga menjawab pandangan DPR Papua Barat Tentang dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang representatif. Pemerintah daerah kata Waterpauw sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung Kantor Perpustakaan Dan Arsip daerah yang representatif.
Terhadap pandangan DPR tentang Dukungan Pengisian Pejabat Defenitif pada setiap perangkat daerah sesuai eselonisasi jabatan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat setuju dan sepakat dengan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
“Dan kami telah melaksanakan tahapan–tahapannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya. (LP1/red)
