26 C
Manokwari
Rabu, Juni 25, 2025
26 C
Manokwari
More

    Bupati Teluk Bintuni Bahas Rekrutmen CPNS dan PPPK di Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2023

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

    Rakor yang melibatkan bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) dari seluruh Indonesia ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Kasihiw pada kesempatan ini membahas mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Pastikan Lapangan Ucapara HUT ke-79 RI Siap Digunakan

    Ia menegaskan pentingnya ketentuan dari Kementerian PANRB, khususnya dalam melihat kebutuhan daerah, terutama dalam formasi untuk guru dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas.

    Kasihiw juga mengungkapkan jumlah penerimaan umum yang masih dalam proses, yaitu 302 formasi pada 2021 dan 546 formasi lainnya. Ia berharap proses perekrutan ini dapat diselesaikan dalam tahun ini, mengingat keterkaitannya dengan anggaran.

    Baca juga:  Pemkab Teluk Bintuni dan DPRK Tetapkan APBD Perubahan 2023 Rp3,2 Triliun

    “Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan,” ujarnya yang saat rakor dibersamai Plt. Kepala BKPP Teluk Bintuni, Derek Asmuruf.

    Rakor ini, kata Hermus, menjadi momen penting dalam menyelaraskan anggaran dengan rekrutmen pegawai. Selain itu, para peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia juga memberikan masukan terhadap revisi undang-undang (UU) ASN yang sedang direncanakan.

    Ia berharap revisi UU nanti dapat memberikan kepastian. “Kita harus menghindari tumpang tindihnya peraturan terkait ASN, khususnya di wilayah Papua,” tutur Kasihiw.

    Baca juga:  Wabup Matret Kokop Dorong Peran Gereja dalam Membina Masyarakat

    Selain itu, Kasihiw juga menyoroti perlunya pertemuan khusus dengan Menteri PANRB terkait kebutuhan ASN di wilayah Papua yang mengalami pemekaran provinsi.

    Ia menyadari hal ini akan berdampak pada rekrutmen pegawai sehingga dibutuhkan koordinasi yang tepat untuk menghindari migrasi pegawai dari kabupaten ke provinsi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. (LP5/Red)

    Latest articles

    Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi-Akuntabilitas

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan...

    More like this

    Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi-Akuntabilitas

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam...

    Polresta Manokwari Lepas Tukik di pesisir Pantai Meinyunfoka Sambut Hari Bhayangkara ke 79

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan bersama PJU dan Ketua Bhayangkari Daerah Papua...

    Bupati Mansel Serahkan SK ke 193 CPNS dan 495 PPPK, Dorong Reformasi Birokrasi

    MANSEL, LinkPapua.com - Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menyerahkan surat keputusan (SK) kepada...