MANOKWARI, LinkPapua.com – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) Barat semester I 2023 baru mencapai 25 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Melkias Werinussa, mengatakan angka itu berdasarkan laporan yang diterimanya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat. Menurutnya, serapan anggaran 25 persen angka yang sangat rendah.

“Angka yang sangat rendah. Berulang kali saya sampaikan bahwa penyerapan anggaran ini penting karena di Papua Barat hanya ada dua investor besar, yaitu LNG dan Conch,” ungkap Melkias saat memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (28/7/2022).

Menurutnya, percepatan pelaksanaan belanja pemerintah sangatlah penting. Hal ini akan berdampak pada perputaran uang yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Werinussa meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengelola anggaran segera mendorong program-program rutin seperti diklat dan lainnya.

Selain itu, program-program yang bersifat lelang dan penunjukan langsung juga harus segera dilaksanakan melalui biro pengadaan barang dan jasa.

Ia juga menginginkan agar proses lelang kegiatan dipercepat oleh OPD. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan jadwal kegiatan karena rendahnya serapan anggaran, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegiatan tertunda hingga akhir tahun seperti yang terjadi 2022 lalu.

“Khusus anggaran perubahan, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sudah menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD. Mereka sudah memberikan kesempatan kepada saya, jika tidak mengajukan perubahan anggaran, anggap saja tidak melakukan perubahan. Sesuai jadwal kita jalankan tanpa perlu menunggu lebih lama,” bebernya. (LP9/Red)