MANOKWARI, LinkPapua.com – Disdukcapil Papua Barat mengakui masih rendahnya cakupan perekaman KTP-el hingga akhir 2022. Ada lima kabupaten/kota di Papua Barat dan satu di Papua Barat Daya yang masuk dalam realisasi rendah.
“Perekaman e-KTP di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya belum mencapai 74 persen. Tapi, angka ini tidak merata pada kabupaten/kota. Padahal, untuk tahun 2022 target nasional 99,3 persen, sedangkan target provinsi 80 persen,” ujar Kepala Disdukcapil Papua Barat, Ria M. Come, usai mengikuti hearing dengan Komisi VI DPR Papua Barat di Ruang Bintuni, Lantai II Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (12/12/2022).
Ia menjelaskan, ada kabupaten/kota yang perekaman KTP-el hampir mencapai target nasional dan provinsi. Namun, ada juga yang sangat rendah.
Dia mencontohkan Kabupaten Pegaf yang presentase perekaman KTP-el baru mencapai 32 persen. Karena keterlambatan itu, kata Ria, pemerintah provinsi langsung melakukan upaya perekaman langsung ke lapangan.
“Kendala di Kabupaten Pegaf, yaitu alat perekaman e-KTP lagi rusak. Kemudian letak geografis yang cukup jauh sehingga menjadi penghambat,” terang Ria.
Dijelaskan Ria, pihaknya melakukan kegiatan jemput bola pada tiga titik di Kabupaten Pegaf. Di antaranya, Membey, Minyambouw, dan Catubouw.
“Kita membantu untuk meningkatkan cakupan perekaman e-KTP, tapi kendala kita di sana itu jaringan. Karena itu kami berharap Bapak Gubernur (Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw) untuk memperhatikan masalah jaringan internet ini karena sangat dibutuhkan,” paparnya.
Selain Pegaf, ada empat kabupaten/kota lainnya yang masuk dalam kategori rendah. Di antaranya Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni. Sementara, satu daerah dari Papua Barat Daya, yaitu Kabupaten Maybrat.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, mengatakan perhatian Pemprov Papua Barat melalui Pj Gubernur Paulus Waterpauw sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan penambahan anggaran dalam mendukung pelaksanaan perekaman e-KTP.
Sase, sapaan akrabnya, meminta Pj Gubernur lebih fokus pada penganggaran KTP-el di Disdukcapil. Mengingat, kata dia, banyak wilayah terisolasi di Papua Barat yang membuat cakupan perekaman KTP-el masih rendah.
“Tahapan pemilu sudah dekat. Ini harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Disebutkan Sase, ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya presentase perekaman KTP-el. Di antaranya masyarakat yang masih kurang respons disebabkan jarak tempuh yang terbilang jauh.
Banyak masyarakat yang akhirnya memilih tidak melakukan perekaman karena harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota distrik. Begitu juga sebaliknya, petugas Disdukcapil sulit untuk menjangkau sampai ke daerah pelosok.
“Karena itu kami berharap kepada Pak Pj Gubernur untuk menambah anggaran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat untuk bisa menjemput bola dalam membantu meng-cover program perekaman e-KTP yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sangat penting dan urgen untuk diperhatikan Pj Gubernur,” ujarnya.
Sase menjelaskan, jika problem ini tak segera diselesaikan akan menjadi masalah saat pemilu nanti.
“Persoalan yang dihadapi KPU sebagai penyelenggara pemilu bukan saja dari sisi penganggaran, tetapi basis pertama, yaitu target perekaman yang dilakukan pemerintah daerah (Disdukcapil) untuk memastikan masyarakat Papua Barat sudah terintegrasi secara langsung dalam SIAK. Sehingga ketika punya hak memilih maka sudah punya e-KTP,” jelasnya.
Menurutnya, ini kendala terbesar. Komisi V DPR Papua Barat sangat mengharapkan menjadi perhatian Pemprov Papua Barat.
Sese juga menyoroti data agregat Disdukcapil, yakni sebagian besar OAP belum terekam identitasnya dalam SIAK. Kata dia, saat pemilu nanti mereka tidak bisa ikut menyalurkan hak pilihnya. (LP2/Red)
