26.5 C
Manokwari
Selasa, November 26, 2024
26.5 C
Manokwari
More

    Teken KUA-PPAS 2023, Bupati Bintuni: Ada Ancaman Inflasi, Hati-hati!

    Published on

    BINTUNI, linkpapua.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Teluk Bintuni menandatangani KUA-PPAS 2023 di ruang rapat DPRD, Selasa malam (6/12/2022). Bupati Petrus Kasihiw mengingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun berat di semua sektor.

    Penandatanganan KUA-PPAS dipimpin Ketua DPRK Teluk Bintuni Simon Dowansiba. Ia didampingi Wakil Ketua I Herlina Husein dan Wakil Ketua II Yohanes Pongtuluran. Sementara dari pemerintah daerah, hadir Bupati Petrus Kasihiw dan Pj Sekda Frans Nico Awak.

    Baca juga:  Soal Nasib Honorer Pemkab Teluk Bintuni, Bupati: Jangan Sampai Kita Gaji Pengangguran

    Simon Dowansiba mengatakan, dari hasil kerja Banggar dan TAPD akan dilanjutkan dalam rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan bersama.

    “Rapat paripurna DPRK Teluk Bintuni dalam rangka pembukaan pembahasan RAPBD 2023 akan dilaksanakan pada Senin 12 Desember 2022. Sedangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) usulan pemerintah daerah, dengan usulan insentif DPRD akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022,” kata Simon Dowansiba.

    Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, ada beberapa sasaran yang menjadi prioritas dalam program tahun anggaran 2023. Di antaranya menyikapi masalah inflasi dan pembangunan pada aspek kemiskinan dan stunting.

    Baca juga:  Respons Bupati Matret Soal Eks Plt Kepala BKPP Divonis Korupsi: Silakan APH Tindak Lanjuti

    “Postur anggaran kita di tahun 2023 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan juga tidak terlepas dari apa yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023. Jadi apa pun yang kita rencanakan di tahun 2023 perlu dalam konteks kehati-hatian dan kewaspadaan karena ekonomi belum stabil,” jelas Petrus Kasihiw.

    Baca juga:  Kendalikan Inflasi, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Raja Ampat

    Bupati mengatakan bahwa postur RAPBD harus didiskusikan dengan baik. Agar semua program-program prioritas ke depan tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan kemiskinan, stunting, inflasi, kesenjangan antara wilayah, krisis pangan dan krisis energi.

    la juga berharap, agenda yang sudah ditetapkan DPRK Teluk Bintuni melalui badan musyawarah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kata Kasihiw, penetapan APBD induk 2023 segera disahkan kemudian tidak terganggu dengan agenda lainnya. (LP5/red)

    Latest articles

    Tak Terima C-Pemberitahuan, Ratusan Warga Perumahan Sowi Gunung Terancam tak Bisa...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ratusan Warga di Perumahan Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Papua Barat terancam hak tidak dapat memberikan hak pilihnya di Pilkada 27 November 2024....

    HERO Rampungkan LPPDK dan Tutup RKDK

    More like this

    Tak Terima C-Pemberitahuan, Ratusan Warga Perumahan Sowi Gunung Terancam tak Bisa Mencoblos

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ratusan Warga di Perumahan Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Papua Barat terancam hak...

    Momentum HGN di Raja Ampat, AFU Sebut Guru Pahlawan Sejati

    WAISAI, linkpapua.com- Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati (AFU) memimpin upacara peringatan Hari Guru...

    SKK Migas-KKKS GOKPL Gulirkan Program Kesehatan di Bintuni, Beri Pelatihan Bagi Perawat   

    TELUK BINTUNI, Linkpapua.com– SKK Migas-KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL) berkolaborasi dengan Dinas...