BINTUNI, linkpapua.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021. Ini adalah WTP ke-9 yang diraih secara beruntun.

Predikat Opini WTP diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Papua Barat, Muhammad Abidin kepada Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw di Balai Room BPK, Selasa (24/5/2022).

Bupati Petrus Kasihiw menyampaikan, raihan ke-9 ini merupakan prestasi kolektif semua OPD. Ia mengingatkan, WTP bukan akhir dari segalanya. Ini adalah tantangan untuk lebih baik lagi ke depan.

“Selain WTP, kita masih memiliki tugas menyelesaikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK. Dan di Papua Barat, Teluk Bintuni bisa melampaui standar BPK yakni 75 persen dari hasil tindak lanjut. Nah, kenapa harus ada tindak lanjut? Karena ini merupakan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK,” terang Kasihiw.

Tindak lanjut yang dimaksud adalah temuan. Ia menjelaskan, temuan itu ada yang bersifat non finansial dan finansial. Hasil temuan BPK harus disikapi secara administratif.

“Sehingga jika ada temuan harus ada pengembalian. Dan biasanya dalam 60 hari harus dikembalikan, kalau tidak aparat hukum yang masuk,” urai Kasihiw.

“Makanya kami berupaya agar lebih dari 77 persen. Dan ini sudah diteruskan kepada Kepala Inspektorat agar mengkoordinir untuk bisa mencapai 77 persen lebih,” bebernya.

Menurut Kasihiw, dari hasil Opini WTP yang dicapai hari ini, menunjukkan semua telah bekerja kolektif. Tapi ini harus dijaga karena tidak mudah mempertahankan opini WTP.

“Yang paling penting adalah pencapaian visi dan misi bisa terwujud dan itu merupakan tugas dari OPD. Saya juga memberikan apresiasi kepada teman teman OPD semua, karena kita sudah memberikan sesuatu yang baik dan harus ditingkatkan. Besar harapan saya, semua OPD menggunakan anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan dan proses mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan dan monitoring. Semuanya itu harus dilakukan agar jangan salah jalan,” harapnya. (LP9/red)