MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan pekerjaan pembangunan dua Bandara di Papua Barat, yakni Bandara Rendani di Kabupaten Manokwari dan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, rampung sesuai rencana.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Agustinus Kadakolo, mengatakan untuk pembangunan Bandara Rendani direncanakan rampung pada 2023. Sementara, Bandara Siboru di Fakfak, progres pekerjaannya diharuskan rampung pada akhir 2022 mendatang.

“Pembangunan dua bandara di Papua Barat terus berjalan dan akan rampung sesuai perencanaan. Untuk itu pekerjaan tetap dilaksanakan meski sedang pandemi. Pembangunan Bandara Rendani direncanakan rampung tahun 2023, sedangkan Bandara Siboru selesai akhir 2022 mendatang,” kata Kadakolo kepada Linkpapua.com, Selasa (5/10/2021).

Kadakolo melanjutkan, panjang runway (landasan pacu) Bandara Siboru Fakfak direncanakan sepanjang 1.500 meter yang mampu memuat pesawat jenis ATR. Pesawat tersebut adalah pesawat penumpang regional jarak pendek dengan kapasitas penumpang hingga 78 orang dalam konfigurasi kelas tunggal.

Sementara, untuk Bandara Rendani dilakukan penambahan panjang runway sepanjang 300 meter dan saat ini tengah dilakukan pekerjaan box culvert (gorong-gorong) serta pembangunan relokasi jalan dan jembatan sebagai akses menuju bandara.

“Panjang runway Bandara Rendani itu 2.000 meter dan ada penambahan 300 meter. Saat ini sudah 100 meter, masih tersisa 200 meter lagi yang harus dikerjakan” ujar Kadakolo. “Jadi nanti total panjang panjang runway Bandara Rendani adalah 2.300 meter. Dengan begitu, dapat didarati pesawat yang lebih besar karena Manokwari merupakan ibu kota,” katanya lagi.

Kadakolo menambahkan, saat ini pihaknya sedang menghadapi sejumlah sengketa gugatan lahan masyarakat terkait perluasan atau perpanjangan pembangunan Bandara Rendani. Namun demikian, persoalan tersebut tetap tak menghentikan pekerjaan proyek pembangunan program strategis nasional tersebut.

“Kita (pemerintah daerah) dituntut untuk secepatnya menyelesaikan sejumlah permasalahan itu, semua sedang dalam proses penyelesaian. Intinya pembangunan tetap berjalan karena batas waktu kita hanya sampai tahun 2023 mendatang,” kata Kadakolo. (LP7/Red)