26 C
Manokwari
Senin, Mei 6, 2024
26 C
Manokwari
More

    Jaringan Damai Papua Minta Jokowi Hentikan Operasi Militer Pasca Pembunuhan 4 Prajurit TNI

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Jaringan Damai Papua (JDP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan segera kegiatan operasi militer di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. JDP menilai, operasi militer tidak menyelesaikan masalah, justru hanya akan membuka konflik baru.

    “Konflik apa pun mesti diselesaikan melalui dialog damai dan bukan dengan konflik baru. Apalagi dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sekalipun,” kata Yan Christian Warinussy, Juru Bicara JDP, kepada Linkpapua.com, Selasa (7/9/2021).

    Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu menjelaskan, kegiatan operasi militer yang disebut operasi penyisiran di sepanjang kawasan Distrik Aifat hingga Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat, masif dilancarkan aparat keamanan Indonesia pasca empat prajurit TNI tewas dalam serangan, beberapa hari lalu.

    Baca juga:  Warga Teluk Bintuni Keluhkan Truk Pengangkut Material Tanpa Penutup Bak

    Warinussy melanjutkan, langkah atau model pendekatan keamanan melalui operasi militer dengan sikap membawa senjata api dan terkadang terlibat kontak tembak di hutan-hutan Papua yang kemudian viral melalui media elektronik atau media sosial, sama sekali tidak menyelesaikan masalah di tanah Papua, termasuk Papua Barat.

    “Pemerintah harus membuka diri untuk berunding, prioritas kami adalah aspek keselamatan para pengungsi. Ada sekitar 24 kampung dari Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur yang sedang mengungsi ke hutan-hutan wilayah Maybrat,” ujar Warinussy.

    Baca juga:  Remaja 18 Tahun Jadi Tersangka Baru Penyerangan Posramil Maybrat

    Selain itu, menurut Warinussy, aspek lain yang harus dipikirkan ialah kesehatan rakyat Papua, termasuk perempuan dan anak. Kedua aspek tersebut perlu dan patut untuk dipertimbangkan oleh negara.

    “Menurut JDP, dua aspek tersebut penting untuk diperhatikan. Kiranya bisa menjadi landasan dalam mengakhiri penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Demi menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di tanah Papua, baiknya pemerintah mulai buka diri untuk sebuah perundingan,” katanya lagi.

    Baca juga:  Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

    Sebelumnya, Pos Koramil di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Papua Barat, diserang kelompok bersenjata pada Kamis dini hari (2/9/2021). Atas serangan itu, empat prajurit TNI tewas.

    Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Penyerangan terhadap TNI di Pos Koramil Kampung Kisor diduga dilakukan sekitar 50 orang. (LP7/Red)

    Latest articles

    Sosialisasi B2SA di Fakfak, Pj Ketua PKK Papua Barat Tekankan Pola...

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi B2SA bertajuk Goes To School di Kabupaten Fakfak, Sabtu (4/5/2024). Kegiatan ini digelar sebagai...

    More like this

    Sosialisasi B2SA di Fakfak, Pj Ketua PKK Papua Barat Tekankan Pola Hidup Sehat

    MANOKWARI, linkpapua.com- Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi B2SA bertajuk Goes To...

    Kapolda Kunjungan Kerja Ke Polres Pegunungan Arfak

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edizzon Isir, S.I.K., M.T.C.P melaksanakan kunjungan...

    Cabup dan Cawalkot di Papua Harus Persetujuan MRP, Tunggu Fatwa MA

    MANOKWARI, linkpapua.com- Asosiasi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menghasilkan dua rekomendasi dalam rapat koordinasi...