29.3 C
Manokwari
Sabtu, November 23, 2024
29.3 C
Manokwari
More

    Provinsi Termiskin Didominasi KTI, Senator Papua Barat Minta Terapkan Kebijakan Khusus

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

    Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. KTI selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

    Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia timur lainnya yang tertinggal.

    Baca juga:  2 Tahun Minus, Laju Ekonomi Papua Barat Ditarget 5,5% di 2023

    “Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin, dan terbelakang,” kata Filep dalam rilis yang diterima Linkpapua.com, Selasa (24/8/2021).

    “Saya jujur, ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” ucap senator Papua Barat ini.

    Baca juga:  Kronologi Lengkap Kontak Tembak di Maybrat yang Sebabkan 1 Anggota TNI Gugur

    Dia menyebut kebijakan untuk KTI harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin tampak di Indonesia.

    Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

    “Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” beber Filep.

    Baca juga:  Jokowi Sebut Pelajar yang Sudah Divaksin Bisa Ikut PTM

    “Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (LP2/red)

    Latest articles

    PERSINAS ASAD Papua Barat Resmi Dilantik, Siap Hasilkan Pesilat Potensial

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD Provinsi Papua Barat masa bakti 2024 – 2029 resmi dikukuhkan oleh Pengurus Besar (PB) PERSINAS...

    More like this

    PERSINAS ASAD Papua Barat Resmi Dilantik, Siap Hasilkan Pesilat Potensial

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD Provinsi Papua Barat masa bakti...

    Kunjungi Fakfak, Ali Baham Minta Kesiapan Petani Menuju Swasembada Pangan

    FAKFAK,Linkpapua.com - Pj Gubernur Ali Baham Temongmere melakukan kunjungan ke Distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak,...

    Jelang Masa Tenang, Sekretaris Koalisi HERO meminta bantuan Relawan dan Simpatisan HERO untuk menurunkan APK

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Jelang masa tenang kampanye Pilkada serentak 2024, Sekretaris Koalisi Pemenangan Hermus Indou-Mugiyono...