BINTUNI, Linkpapua.com- Langkah cepat harus segera ditempuh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku owner, jika ingin menyelamatkan Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (Perusda BMM) dari keterpurukan.

Diantara agenda mendesak yang harus dilakukan adalah menurunkan akuntan publik independen untuk mengaudit secara menyeluruh, baik dari sisi kinerja para pengelolanya dan sisi keuangan Perusda BMM yang telah menerima dana penyertaan modal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

Pendapat ini disampaikan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwan SH, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap penyelamatan aset daerah yang digadang-gadang menjadi pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bintuni , sabtu (14/8/21)

“Bupati Teluk Bintuni sebagai owner perusda, berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perusahaan itu, serta menurunkan akuntan publik independen untuk mengaudit kinerja perusda. Ini yang harus ditempuh jika ingin menyelamatkan perusda dan mau dilanjutkan usahanya,” urai Yohanes Akwan.

Hasil audit itu yang nantinya disampaikan ke Bupati, dan dijadikan bahan evaluasi dari pemerintah daerah. Setelah di audit, lanjut Anes Akwan, perusda harus menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas hasil audit.

Ditegaskan Anes Akwan, audit menyeluruh oleh akuntan publik yang independen ini penting dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pengelola Perusda BMM. Pasalnya, sejak berdiri dan digelontorkan duit penyertaan modal daerah, perusahaan ini belum pernah berkonstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal, beberapa kegiatan usaha sudah dilakukan Perusda BMM, seperti menyuplai tenaga kerja ke LNG Tangguh, bisnis BBM serta mengelola kebersihan kota. Dari tiga kegiatan itu, dikatakan Anes Akwan, yang menggunakan dana langsung dari penyertaan modal hanyalah bisnis BBM, karena harus membayar dulu ke Pertamina.

Tapi untuk usaha suplay tenaga kerja dan pengelolaan kebersihan kota, dananya sudah dibayar oleh CSTS selaku kontraktor tenaga kerja di LNG Tangguh. Begitu juga pengelolaan sampah, ada anggaran yang dikucurkan dari Dinas PUPR per triwulan.

“Jadi untuk usaha yang sudah jalan dan menggunakan uang penyertaan modal, hanya bisnis BBM. Dua kegiatan lain itu tidak menggunakan penyertaan modal, dan sudah hasil. Jadi sangat aneh kalau sampai saat ini perusda tidak berkonstribusi terhadap PAD,” papar Anes Akwan.

Dari data yang dia pegang, kata Anes Akwan, dalam mengelola sampah di wilayah kota Bintuni selama tahun 2020, Perusda BMM sebenarnya masih memiliki sisa anggaran di luar manajemen fee, yang bisa masuk sebagai pendapatan perusda.

Perhitungan Anes Akwan ini merujuk pada laporan keuangan pengelolaan sampah pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020. Dari laporan keuangan yang dia dapat, Perusda BMM rata-rata hanya mengeluarkan anggaran tidak lebih dari 300 juta dalam satu bulan untuk mengelola sampah.

Pada bulan Januari 2020, anggaran pengelolaan sampah sekitar 300 juta lebih sedikit. Kemudian di Februari 2020, nilainya turun menjadi Rp 270-an juta, dan Maret 2020 turun lagi menjadi Rp 260-an juta. Jika di total, anggaran pengelolaan sampah pada triwulan I, kata Anes Akwan, Perusda BMM hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp 800 juta, sementara di triwulan II naik menjadi Rp 1 miliar lebih.

“Menjadi besar karena pada triwulan II ada pembelian mobil. Tapi kalau situasinya normal, tidak ada pengadaan aset yang nominalnya besar, rata-rata pengeluaran tidak lebih dari Rp 900 juta. Sementara transfer dari Dinas PUPR, setiap triwulannya sebesar Rp 1,9 miliar. Jadi secara hitungan kasar, masih surplus saat tutup anggaran di akhir tahun,” beber Anes Akwan.

Aktivis muda Teluk Bintuni ini lantas berhitung. Jika setiap triwulan anggaran pengelolaan sampah normalnya Rp 900 juta, di kali 4 maka total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp3,6 miliar. Sementara setiap triwulan, Dinas PUPR mentransfer dana ke Perusda sebesar  Rp1,9 miliar, jika dikalikan 4, maka seluruhnya yang dibayar PUPR sebesar Rp7,6 miliar.

“Kalau Rp7,6 miliar dikurangi operasional pengelolaan sampah Rp3,6 miliar maka masih ada sisa Rp 4 miliar. Kemudian dikurangi manajemen fee-nya Perusda Rp1,1 miliar, masih ada sisa Rp2,9 miliar. Tapi menjadi aneh kalau kemudian Perusda menyatakan belum bisa berkonstribusi terhadap PAD karena belum ada hasil. Inilah alasan penting dan mendesaknya untuk segera dilakukan audit di perusda,” pungkas Anes Akwan. (LP5/red)