MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Papua Barat berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan daerah terkait Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).

Ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui peningkatan kualitas pengelolaan Dana Otsus Manokwari.

Dana Otsus Papua merupakan sumber pembiayaan terbesar program-program pembangunan di Provinsi Papua, besarannya mencapai 64 persen dari APBD. Alokasi Dana Otsus–termasuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)–yang disalurkan untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua sejak 2002 sampai dengan 2020 mencapai Rp92 triliun dan telah berjalan selama 20 tahun.

Sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Dana Otsus diprioritaskan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan DTI.

“Berbagai permasalahan tersebut, antara lain penggunaan dana belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum memadai, penggunaan sisa Dana Otsus yang tidak terealisasi pada periode sebelumnya, serta penggunaan Dana Otsus yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ungkap Iwan Taufiq Purwanto dalam rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari, Jumat (4/6/2021).

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengharapkan kepada BPKP dan jajaran APIP di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di wilayah Papua Barat, untuk bersama-sama mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus agar bisa memberikan hasil yang nyata dan dapat benar-benar dirasakan manfaat dan hasilnya oleh masyarakat di wilayah Papua Barat.

“Sehingga pada akhirnya nanti, apa yang menjadi tujuan utama dari adanya Dana Otonomi Khusus ini bisa tercapai dengan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Gubernur.

Rapat yang mengangkat tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus ini, menghadirkan deretan narasumber.

Mereka adalah Kasatgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Ucok Abdul Rauf Damenta, Kepala Sub Auditorat Papua Barat, BPK Provinsi Papua Barat, Hendri Purnomo Djati, dan Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Papua Barat, Lasmini.

Lalu, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren, Inspektur Provinsi Papua Barat, Sugiono, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin.

Selain itu, juga menghadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, kepala daerah se-Provinsi Papua Barat, Inspektur se-Provinsi Papua Barat, Forkopimda Papua Barat, dan instansi vertikal se-Provinsi Papua Barat. (LP2/Red)