MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Kemiskinan yang akan berlangsung pada 17 Maret mendatang. Rakornas ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk di Papua Barat.

Persiapan rakornas ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, di ruang rapat Wakil Gubernur, Jumat (14/3/2025).

Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Papua Barat masih tinggi, mencapai 21,67% pada 2024. Angka ini menempatkan Papua Barat dalam 10 daerah prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan dalam dua tahun masa pemerintahan.

Lakotani menegaskan kolaborasi lintas sektor dan data yang akurat menjadi kunci utama dalam menekan angka kemiskinan di Papua Barat. Menurutnya, tanpa sinergi kuat dan basis data valid, program pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan efektif.

Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D Telelepta, memaparkan sebaran angka kemiskinan di beberapa daerah. Kabupaten Teluk Wondama mencatat angka tertinggi dengan 31,76%, diikuti Manokwari (28,47%), Manokwari Selatan (26,99%), Teluk Bintuni (26,83%), Fakfak (20,86%), Pegunungan Arfak (18,45%), dan Kaimana dengan angka terendah 14,41%.

Meski demikian, ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan Papua Barat mencapai 22,15%, kini sebanyak 39.000 orang telah keluar dari garis kemiskinan.

“Jika dibandingkan dengan data tahun 2023, kemiskinan di Papua Barat 22,15%, Menunjukkan bahwa di tahun 2024 sebanyak 39.000 orang keluar dari zona kemiskinan,” ujarnya.

Deassy mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, seperti data tidak valid, program tidak tepat sasaran, kurangnya efektivitas, serta rendahnya koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, faktor utama penyebab kemiskinan meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang minim, hingga kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Mengatasi masalah itu, pemerintah akan menerapkan strategi berbasis bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pendampingan bagi desa-desa miskin. Saat ini, Pemprov Papua Barat masih menunggu data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat guna memastikan intervensi lebih tepat sasaran.

“Dengan adanya data tunggal, maka intervensi dari masing-masing OPD akan tepat sasaran,” katanya.

Dalam Rakornas mendatang, Papua Barat yang termasuk dalam 10 daerah prioritas akan mendapatkan ruang khusus dalam pembahasan. Dengan posisi ini, Papua Barat berpeluang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk program maupun anggaran tambahan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kami akan menargetkan di tahun berikutnya setiap tahunnya menurun sebesar 1% dan itu akan dituangkan dalam RPJMD karena itu juga telah menjadi target dari gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya. (LP14/red)