26.9 C
Manokwari
Selasa, April 29, 2025
26.9 C
Manokwari
More

    Nilai Kinerja OPD Lambat, ini Deretan Masalah yang Disoroti Sekda Teluk Bintuni

    Published on

    BINTUNI, linkpapua.com- Plt Sekretaris Daerah Pemkab Teluk Bintuni Frans N Awak menyoroti beberapa hal berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu poin yang disoroti adalah telatnya penyelesaian LPPD.

    Dokumen LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum seluruhnya kelar dari OPD. Menurut Frans, ini harus menjadi perhatian. Keterlambatan akan sangat berpengaruh pada administrasi pemerintahan.

    “Masih ada juga OPD yang belum melengkapi LPPD. ini agar menjadi perhatian. Segera dilengkapi,” terang Frans saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Bintuni, Jumat (22/4/2022).

    Baca juga:  Dimediasi Bawaslu Manokwari, Pengrusakan APK HERO Kembali Berujung Damai  

    Frans juga mengingatkan agar OPD berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan. Bagian pemerintahan nanti yang akan menginventarisasi kekurangan data yang perlu disiapkan.

    “Saya juga perlu ingatkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) agar OPD yang merasa belum menyiapkan laporannya segera disiapkan. Diserahkan ke Inspektorat,” tandasnya.

    Frans mengemukakan, saat ini banyak yang harus dibenahi. OPD diminta bekerja ekstra.

    Apalagi tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sementara masih ada di Bintuni untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan beberapa dokumen. BPK kemungkinan akan melakukan pemeriksaan sampai 28 April mendatang.

    Baca juga:  Kapolsek Babo Resmi Berganti, Ini Pesan Kapolres Teluk Bintuni

    “Di sini kembali OPD yang jadi leading sektor dokumen yang dibutuhkan BPK. Untuk para pimpinan OPD serta para kepala bidang dan bendahara yang mungkin masih ada data yang diperlukan atau dilengkapi oleh tim dari BPK agar segera berkoordinasi dan disiapkan. Kita harus kerja cepat. Karena ini menyangkut laporan anggaran,” ujarnya.

    Berikut progres Monitoring Centre for Prevention (MCP), ia juga meminta pimpinan OPD agar menyiapkan kelengkapan dokumen tersebut. Semua ini berkaitan secara langsung. Progresnya hanya bisa dicapai kalau OPD bekerja lebih terencana.

    Baca juga:  162 Calon Jamaah Haji asal Manokwari Ikuti Manasik Haji

    Selain itu, Frans juga menekankan adanya perbaikan data honorer. Ini kata dia, lagi-lagi menjadi domain OPD.

    “Bupati sudah memerintahkan agar mengeluarkan SK untuk honorer daerah. Untuk prosesnya melalui pimpinan OPD bersama kasubag kepegawaian. Secepatnya saya minta laporkan data honorernya ke Asisten 3. OPD yang tidak melaporkan data honorernya itu tidak akan diakomodir nanti. Sebab jika berkas sudah ditandatangani oleh bupati, tidak ada lagi proses ganti atau ulang,” imbuh Frans. (LP6/red)

    Latest articles

    Prabu Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Pakaian Dinas DPR Papua Barat...

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Ketua Relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (Prabu) Papua Barat Daya, Abraham Umpain Dimara, menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian...

    More like this

    Prabu Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Ketua Relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (Prabu) Papua Barat Daya, Abraham...

    Disdukcapil Teluk Bintuni Gencarkan KIA dan Akta Kelahiran lewat Layanan Keliling

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua...

    Media Gathering bersama Pekerja Media, Bawaslu Manokwari : Media Membantu Edukasi ke Masyarakat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari menggelar Media Gathering bersama pekerja media di...