SORONG, LinkPapua.com – Nataniel D. Mandacan menuai dukungan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat ini dinilai sebagai figur tepat untuk mengawali kepemimpinan di PBD.
Dukungan ini disuarakan kelompok masyarakat Sorong Raya di tengah penggodokan calon Pj Gubernur PBD yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dalam waktu dekat tim pemerintah pusat akan menunjuk Pj Gubernur PBD.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat sendiri telah memberi resume ke pemerintah agar menunjuk Pj Gubernur PBD dari kalangan orang asli Papua (OAP). DPR mengingatkan penunjukan OAP adalah amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Nataniel dipandang sebagai figur ideal. Ia memiliki segudang pengalaman birokrasi.
Nataniel lahir di Manokwari 11 November 1962. Ia mengenyam pendidikan di Papua. Ia juga menghabiskan karier birokrasinya di Papua.
“Sehingga beliau paham betul bagaimana kultur pemerintahan di Papua. Pengalamannya sebagai Sekda Papua Barat juga akan sangat membantu menjalankan roda pemerintahan baru di PBD,” ujar Daniel Sagisolo, seorang warga Sorong Raya yang tinggal di Manokwari.
Dari sisi akademik, Nataniel tak lagi diragukan. Ia merupakan lulusan Universitas Cenderawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Pada 2008 ia mengepalai Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura. Ia sempat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2010. Gagal di pilkada, kemudian ia dilantik menjadi Sekda Papua Barat pada 2014.
“Ia dilantik jadi sekda tentu karena pendekatan kompetensi beliau,” tambahnya.
Terbukti, Nataniel mendapat perpanjangan jabatan sebagai sekda di era gubernur berikutnya hingga ia memasuki masa pensiun pada November 2022. Saat ini Nataniel diangkat sebagai pejabat fungsional.
Nataniel praktis menjabat sekda selama delapan tahun. Perpanjangan jabatan sekda ia dapatkan karena pemikiran dan dedikasinya yang masih sangat dibutuhkan waktu itu.
Terbukti, selama kariernya sebagai sekda, Nataniel banyak meletakkan dasar dasar pengelolaan pemerintahan. Ia juga dianggap sukses membangun pondasi reformasi birokrasi di Papua Barat. (LP2/Red)