27.7 C
Manokwari
Jumat, Mei 3, 2024
27.7 C
Manokwari
More

    Mendagri Tito Minta Pemerintah Daerah Dukung Gerakan Stop Boros Pangan

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta ke pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung Gerakan Stop Boros Pangan. Menurutnya, selama ini banyak makanan terbuang akibat konsumsi berlebihan.

    “Jadi, kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023).

    Mendagri Tito menegaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, upaya mendukung Gerakan Stop Boros Pangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan harga-harga tersebut.

    Baca juga:  Diaspora Serui Akan Gelar Konferensi di Manokwari, Bupati Yapen Dijadwalkan Hadir

    Ia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras.

    “Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.

    Mendagri Tito menambahkan pemerintah saat ini melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

    Baca juga:  Masalah Kesehatan, Mendagri Tito Urung Kunker ke Papua Barat

    Ia pun mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran.

    Selain itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah aktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan mengoptimalkan instrumen anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinas sosial, maupun dari BTT (belanja tidak terduga),” tambahnya.

    Baca juga:  MKKS Protes ke Kemendagri, Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Tetap di Provinsi

    Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, Mendagri Tito ingin pemerintah daerah ikut serta dalam mengampanyekan diversifikasi pangan kepada masyarakat.

    Ini berarti masyarakat harus didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memasukkan makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang ke dalam pola makan mereka. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur, makanan-makanan itu telah lama menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat. (*/Red)

    Latest articles

    Masih Hadapi Gugatan di MK, KPU Manokwari Belum Tetapkan Caleg Terpilih

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Sejumlah kabupaten di Papua Barat belum belum bisa melakukan penetapan anggota DPRD Kabupaten terpilih hasil Pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari...

    More like this

    Masih Hadapi Gugatan di MK, KPU Manokwari Belum Tetapkan Caleg Terpilih

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Sejumlah kabupaten di Papua Barat belum belum bisa melakukan penetapan anggota DPRD...

    Pilkada Sorsel: Diantar Ribuan Simpatisan, KPK dan KYS Resmi Daftar di PKB dan PDI P

    SORSEL,linkpapua.com- Paulinus Kora (KPK) dan Yonatan Salambau (KYS) hari ini resmi mendaftar sebagai calon...

    Seleksi Terbuka 19 Jabatan Eselon II Pemprov Papua Barat Resmi Dibuka

    MANOKWARI, linkpapua.com- Pemprov Papua Barat resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka calon pejabat eselon dua....