25.7 C
Manokwari
Selasa, Juli 1, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Mendagri Tito Minta Pemerintah Daerah Dukung Gerakan Stop Boros Pangan

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta ke pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung Gerakan Stop Boros Pangan. Menurutnya, selama ini banyak makanan terbuang akibat konsumsi berlebihan.

    “Jadi, kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023).

    Mendagri Tito menegaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, upaya mendukung Gerakan Stop Boros Pangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan harga-harga tersebut.

    Baca juga:  DPRK Maybrat Minta Pj Bupati Copot 2 Pimpinan OPD yang Maju di Pilkada

    Ia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras.

    “Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.

    Mendagri Tito menambahkan pemerintah saat ini melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

    Baca juga:  MKKS Protes ke Kemendagri, Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Tetap di Provinsi

    Ia pun mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran.

    Selain itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah aktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan mengoptimalkan instrumen anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinas sosial, maupun dari BTT (belanja tidak terduga),” tambahnya.

    Baca juga:  OPD Pemprov Papua Barat Di-deadline 60 Hari Selesaikan Temuan BPK RI

    Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, Mendagri Tito ingin pemerintah daerah ikut serta dalam mengampanyekan diversifikasi pangan kepada masyarakat.

    Ini berarti masyarakat harus didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memasukkan makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang ke dalam pola makan mereka. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur, makanan-makanan itu telah lama menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat. (*/Red)

    Latest articles

    263 Personil Polda Papua Barat Mendapatkan Kenaikan Pangkat

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dalam suasana penuh khidmat dan kebanggaan, Polda Papua Barat melaksanakan Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat bagi personel Polri periode 01 Juli...

    More like this

    263 Personil Polda Papua Barat Mendapatkan Kenaikan Pangkat

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dalam suasana penuh khidmat dan kebanggaan, Polda Papua Barat melaksanakan Upacara...

    Dina Inyomusi Resmi Pimpin GOW Mansel, Dorong Perempuan Lebih Berdaya

    MANSEL, LinkPapua.com – Dina Jacqueline Inyomusi resmi dilantik sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW)...

    DPRK Manokwari Tetapkan Tatib Periode 2024-2029

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Manokwari mengesahkan draf peraturan tentang tata tertib (Tatib) periode...