29.9 C
Manokwari
Kamis, September 19, 2024
29.9 C
Manokwari
More

    MKKS Protes ke Kemendagri, Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Tetap di Provinsi

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Papua Barat memprotes Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021. Salah satu pasal dalam PP itu mengembalikan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA/SMK) dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

    Keluhan perwakilan MKKS Papua Barat ini disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri, Makmur Marbun, di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

    Baca juga:  Atasi Inflasi, Mendagri Minta Pemda Berkolaborasi dengan Forkompimda, Satgas Pangan, dan TPID

    Sejumlah perwakilan kepala sekolah ini tiba Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat di Jakarta bertepatan dengan rapat pembahasan tentang 21 rancapan peraturan daerah (Ranperda) Papua Barat secara virtual tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dengan Direktorat Jenderal PHD Kemendagri, kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

    Mereka langsung meminta waktu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang tepat meski melalui virtual.

    Baca juga:  Tuding Terjadi Penggelembungan Suara, NasDem Fakfak Ajukan Keberatan

    Ketua MKKS Kabupaten Manokwari, Ariel, mengatakan amanat PP 106 Tahun 2021 pemerintah pusat terlalu cepat untuk mengambil keputusan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke kabupaten/kota.

    Padahal, ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK di tingkat provinsi, proses belajar mengajar sudah berjalan maksimal dan para siswa pun merasa nyaman.

    “Sudah nyaman, namun tiba-tiba diubah yang tertuang dalam PP Nomor 106, maka kami minta pemerintah untuk segera merevisi PP 106 itu,” kata Ariel.

    Baca juga:  Tunggu Waterpauw, KUA-PPAS RAPBD 2023 Papua Barat Batal Diteken Hari ini

    Ketua MKKS Kota Sorong, Johannes Sagrim, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus melihat persoalan ini.

    “Kami minta kepada pemerintah pusat untuk segera merevisi atau sekalian mencabut PP Nomor 106 karena sangat merugikan kami guru. Akan berdampak buruk terhadap kami,” ucap Johanes.

    Aspirasi MKKS ini ditanggapi positif Direktur PHD Kemendagri, Makmur Marbun. “Kami akan tindak lanjuti. Karena itu berikan waktu kepada kami,” kata Marbun. (LP2/Red)

    Latest articles

    Rayakan HUT Ketiga, Hermus Minta KKL Manokwari Ikut Menjadi Pilar Pembangunan

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kerukunan Keluarga Laporo (KKL) Manokwari merayakan hari ulang tahunnya yang ke 3 pada Kamis (19/9/2024) di Manokwari. Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam kesempatan...

    More like this

    Warga Binaan Lapas Manokwari Diberi Pelatihan Seni Musik Khas Papua

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Lapas Kelas IIB Manokwari terus menunjukkan komitmen dalam pembinaan warga binaan....

    DPMK Papua Barat Salurkan Mesin Genset kepada 8 Kampung di Pegaf

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat menyalurkan bantuan berupa...

    Dari Dialog Yayasan Bicara: Komitmen Kepala Daerah Menentukan Arah Pembangunan Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (Bicara) menggelar dialog kebudayaan yang menghadirkan lintas...