![](https://linkpapua.com/wp-content/uploads/2025/04/Nasdem-Paskah-Jumat-Agung.jpg")
WASIOR, Linkpapua.com—Petani di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, kesulitan mendapat pupuk subsidi.
Untuk mencukupi kebutuhan pupuk, petani terpaksa menggunakan pupuk nonsubsidi yang tentu harganya jauh lebih mahal.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Korneles Paduai mengakui penyaluran pupuk subsidi ke daerah itu masih terkendala.
Paduai menjelaskan, hambatan pendistribusian pupuk subsidi ke Wasior disebabkan belum pihak yang bersedia menjadi distributor pupuk.
“Kebutuhan pupuk subsidi di Wondam relatif kecil sehingga dari sisi bisnis dianggap kurang memberikan keuntungkan,” ujarnya.
Menurut Paduai, selama ini yang membutuhkan pupuk hanya para petani di daerah transmigrasi. Itupun semua tidak membutuhkan.
“Sementara pengajuan pupuk ini kan harus dibeli,” kata Paduai. Paduai mengakui, pihaknya terus berupaya agar kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Teluk Wondama bisa masuk sehingga bisa membantu para petani.
“Tahun ini Teluk Wondama mendapatkan kuota pupuk subsidi sebanyak 60 ton. Terdiri atas pupuk urea 50 ton dan NPK 10 ton. Perkembangan terbaru kami sudah cek sudah dalam proses 60 ton,” ungkap Paduai.
Pemerintah, lanjut Paduai, telah menunjuk salah satu pengusaha swasta di Wasior sebagai penyalur. Selain itu, para petani sudah didata terkait kebutuhan pupuk subsidi.
“Kami sudah entry dari tahun kemarin, siapa orang-orangnya dan berapa luas lahannya. Jadi kita harus mendata semua petani yang membutuhkan pupuk subsidi dalam 2 musim tanam. Baik itu pupuk urea, NPK dan yang lain,” tutupnya
Salah seorang petani di lokasi transmigrasi, Kampung Sobei Indah Distrik Teluk Duairi, Purnomo mengaku sangat terbebani dengan biaya pupuk yang mahal.
Dirinya bersama petani lainnya, terpaksa membeli pupuk nonsubsidi di Manokwari.
“Kita ini sangat berharap pupuk subsidi ini bisa ada di Wondama supaya petani tidak kesulitan. Sekarang ini kita beli pupuk nonsubsidi di Manokwari dengan harga mahal sekali. Biaya produksi menjadi tinggi. Ini yang jadi beban petani,” ungkap Purwono.(*)
