28.3 C
Manokwari
Rabu, April 23, 2025
28.3 C
Manokwari
More

    Ferry Onim Soroti Implementasi UU Otsus Belum Optimal untuk OAP  

    Published on

    SORONG, LinkPapua.com – Aktivis muda Papua, Ferry Onim, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap amanah Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang diberikan negara untuk orang asli Papua (OAP).

    Sosok yang akrab dengan sebutan Kaboy Merah itu menekankan bahwa UU Otsus adalah instrumen khusus yang dirancang untuk memungkinkan kemandirian Papua dalam berbagai bidang, terutama politik.

    Kaboy Merah menyatakan saat ini UU Otsus belum menjawab kebutuhan adanya partai lokal bagi OAP. Menurutnya, semua partai politik yang ada di Papua harus dipimpin OAP untuk memastikan representasi yang tepat dan mengakomodasi aspirasi lokal yang tidak terjawab oleh UU Otsus.

    Baca juga:  Bupati Hermus Serahkan 120 Hewan Kurban, Disebar di Seluruh Masjid Manokwari

    Selain itu, Kaboy Merah mengingatkan OAP harus memahami makna dari UU Otsus, terutama dalam konteks pencalonan pemimpin daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota.

    Ia menekankan pentingnya pemahaman ini untuk menghindari pelanggaran terhadap UU Otsus dengan mencalonkan non-OAP di posisi strategis.

    “Papua sangat diistimewakan melalui UU Otsus. Namun, jika wilayah khusus ini diisi oleh non-Papua, maka UU Otsus yang dianggap khusus menjadi tidak berarti,” ujar Kaboy Merah, Senin (10/6/2024).

    Ia juga menegaskan calon pemimpin asli Papua harus memahami tujuan lex spesialis dari UU Otsus serta tidak mencari dukungan dari non-OAP hanya untuk memenangkan pemilihan.

    Baca juga:  Pegaf Masuk Daerah Rawan Bencana, Ketua DPR: Masifkan Sosialisasi

    Kaboy Merah mencontohkan bagaimana daerah otonom khusus lainnya, seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, memberikan kesempatan kepada anak negeri setempat.

    Ia berharap OAP menyadari hal ini dan menolak ruang bagi non-OAP untuk menduduki posisi kepemimpinan di era Otsus.

    Lebih lanjut, Kaboy Merah berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengikuti petunjuk KPU RI yang mengacu pada UU Otsus.

    Menurutnya, jika calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota bukan OAP, maka mereka harus digeser demi memastikan keberpihakan UU Otsus.

    Baca juga:  100 Persen, 821 Casis Lulus Bintara Polri TA 2023 di Papua Barat

    Kaboy Merah mengungkapkan kekecewaannya terhadap implementasi UU Otsus yang belum memberikan kebahagiaan bagi OAP.

    Ia menyoroti bahwa hutan adat Papua masih digusur untuk mengeruk sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya tersebut tidak melibatkan orang asli Papua secara langsung. Hak politik OAP uga belum sepenuhnya dirasakan meskipun ada UU Otsus.

    “Hadinya Otsus seharusnya memberikan kebahagiaan bagi orang asli Papua, namun kenyataannya masih banyak yang belum merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.(LP10/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Akan Luncurkan Kartu PBS, Lengkapi Jaminan di Luar...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat (PBS) sebagai bentuk jaminan kesehatan tambahan bagi masyarakat yang belum...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Akan Luncurkan Kartu PBS, Lengkapi Jaminan di Luar BPJS

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat...

    162 Calon Jamaah Haji asal Manokwari Ikuti Manasik Haji

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari yang diwakili oleh Wakil Bupati Mugiyono membuka secara resmi bimbingan...

    Wagub Lakotani Soroti Ketidakjelasan Program MBG di Raker RPJMD Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, secara tegas menyoroti belum...