27.3 C
Manokwari
Kamis, Maret 28, 2024
27.3 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Jadwalkan Penetapan APBD-P 10 Oktober

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat telah menyusun jadwal kaitan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 pada 10 Oktober mendatang.

    Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, kepada wartawan mengatakan Bamus sudah menyusun jadwal dari pembukaan, pembahasan, hingga penutupan membutuhkan waktu minimal dua pekan.

    Baca juga:  Ketua DPR Papua Barat Imbau Masyarakat Prioritaskan Mediasi daripada Pemalangan Jalan

    “Tidak bisa, pembahasan di DPR harus melewati mekanisme. Namun, kondisi seperti ini mau bagaimana karena juga sudah memberikan desakan waktu kepada eksekutif. Pasalnya, DPR sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali, namun materi baru diserahkan September akhir,” tutur Orgenes, Selasa (27/9/2022).

    Dia mengungkapkan, penetapan APBD-P paling lambat ditetapkan tanggal 10 Oktober sesuai jadwal yang disusun Bamus DPR Papua Barat.

    “Memang batas waktu, yakni sampai tanggal 30 September, namun materi baru diserahkan ke DPR pada tanggal 22 September dan kemarin baru diserahkan secara resmi oleh penjabat gubernur,” tuturnya.

    Baca juga:  Kanwil DJPb Papua Barat Dukung UMKM dengan Bazar dan Lomba Olahraga

    Hari ini, Banggar DPR Papua Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pertemuan dalam rangka menyamakan persepsi kaitan dengan KUA-PPAS APBD-P 2022.

    “Hari ini kita ketemu dengan TAPD dalam rangka menyamakan persepsi dalam anggaran perubahan sehingga anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” paparnya.

    Baca juga:  DPR Papua Barat Cek Kepastian SK Wakil Ketua IV ke Kemendagri

    Meski mengalami kenaikan yang cukup besar, kata dia, program yang dilaksanakan harus dirasakan oleh masyarakat. Setelah bertemu dengan TAPD, maka seluruh komisi akan lakukan hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD), terutama OPD yang memiliki anggaran cukup besar.

    “Kalau alokasi anggaran di OPD cukup besar itu menjadi sasaran DPR dalam melakukan hearing,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    0
    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2 perusahaan di Mansel yang melaporkan data karyawan secara berkala. Disnakertrans...

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...