MANOKWARI, linkpapua.com – DPR Papua Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan KONI dan Dispora, Senin (25/10/2021). RDP ini membahas capaian Papua Barat di PON XX dan orientasi di gelaran mendatang.

Dalam pemaparannya DPR mengaku kecewa. DPR menyinggung banyaknya atlet bayaran yang membuat anggaran bengkak.

Ketua Komisi V DPR Papua Barat Enos Rumpaidus mengatakan, capaian di PON Papua menjadi evaluasi, agar di PON mendatang, Papua Barat bisa tampil lebih baik. Ia menyebut banyak yang harus dibenahi.

“Kita inginkan ke depan pembinaan atlet bisa lebih baik lagi. Agar kita tidak perlu mengontrak atlet. Karena ini dampaknya pada pembengkakan anggaran,” ujar Enos.

Enos menjelaskan, ke depan, stakeholder olahraga harus punya orientasi memberdayakan atlet lokal OAP. Meski ini tidak mudah, namun kata dia, bisa dilakukan upaya pembinaan dini. Dengan begitu akan lebih efektif menyeleksi atlet-atlet potensial.

“Untuk pelaksanaan event-event olahraga di daerah bisa digelar dengan begitu atlet yang punya potensi bisa direkrut melalui proses seleksi. Yang kemarin ini kebanyakan atlet yang langsung dipanggil akhirnya hasilnya seperti ini,” ungkap Rumpaidus.

Selain itu, dia mengingatkan agar tidak ada lagi atlet yang melakukan aksi demo karena menuntut honor. Dia mengakui anggaran PON terbilang besar. Di APBD 2021, alokasi anggaran untuk PON menyentuh angka Rp 50 miliar.Hanya saja anggaran banyak terserap pada alokasi pemusatan latihan.

“Anggaran besar dikeluarkan karena pemusatan latihan harus dilakukan di luar Papua Barat. Karena kita di Papua Barat fasilitas olahraga masih minim. Ini yang perlu didorong bersama,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan kepengurusan KONI perlu dilakukan peremajaan kembali. Ini penting untuk tata kelola menejemen olahraga.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Hans Mandacan mengungkapkan pihaknya bersama KONI akan mengevaluasi capaian PON lalu. Ia menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam persiapan atlet adalah minimnya fasilitas olahraga di tingkat provinsi.

“Selama ini latihan atau pembinaan atlet menggunakan fasilitas milik kabupaten/kota. Terpaksa untuk latihan harus dilakukan di luar Papua Barat,” jelasnya.

Faktor kedua menurut Hans, KONI tidak melakukan pembinaan atlet secara berjenjang. Sehingga terpaksa memakai atlet kontrak.

Hans menjanjikan, tahun depan akan disusun desain fasilitas dengan melakukan pembinaan melalui Pusat Pendidikan dan Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP).

“Kita mau pembinaan atlet dilakukan sejak dini serta menggelar event-event olahraga sebagai ajang seleksi. Dengan begitu atlet yang terlibat merupakan atlet yang sudah dipersiapkan,” katanya.

Seperti diketahui di PON XX Papua, Papua Barat meraih 3 medali emas, 14 perak dan 15 perunggu. (LP3/Red)