25.9 C
Manokwari
Selasa, April 16, 2024
25.9 C
Manokwari
More

    Bupati Teluk Bintuni Sebut Daerah Masih Bergantung Dana Transfer

    Published on

    TELUK BINTUNI, Linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintini menggelar rapat koodinasi (rakor) membahas dan menentukan perkiraan target pendapatan asli daerah (PAD), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2022, dan APBD induk 2023.

    Rapat dipimpin Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, didampingi Wakil Bupati, Matret Kokop, dan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Frans N. Awak. Diikuti jajaran Forkopimda, seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Teluk Bintuni, dan pimpinan BUMN/BUMD, yang berlangsung di Aula Evano Glacia, Jalan Raya Bintuni, Selasa (20/9/2022).

    Baca juga:  Panen Raya Jagung, Dandim Teluk Bintuni: Ketersediaan Pangan Bagian dari Pertahanan

    Kasihiw dalam arahannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah melalui tata kelola beragam urusan pemerintahan di Teluk Bintuni harus didanai anggaran jumbo dari PAD dan dana transfer, baik dari pemerintahan pusat maupu provinsi.

    “Adapun sumber dana PAD dikelola oleh beberapa OPD sesuai dengan tupoksinya, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola BUMD dan BUMN, serta lain-lain PAD dikelola OPD tertentu mengingat PAD kita dikelola banyak pihak,” kata Kasihiw.

    Baca juga:  Plt. Sekda Bintuni: Butuh Formula Khusus Tangani Anak Berurusan Hukum

    Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 116/PMK.07/2021 tentang peta kapasitas fiskal, Papua Barat berada pada angka 0,651 dengan kategori sedang. Sementara, teluk Bintuni berada pada angka 2,070 dengan kategori sangat tinggi.

    “Kapasitas fiskal Teluk Bintuni yang berada pada kategori sangat tinggi ini menerangkan anggapan pemerintah pusat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni mampu mendanai sendiri kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Teluk Bintuni yang dinilai memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi akan berimplikasi pada pengurangan transfer pusat khususnya DAU serta dana hibah,” beber Kasihiw.

    Baca juga:  Tutup Latsar CPNS, Sekda Teluk Bintuni Pesan Terus Tingkatkan Kemampuan

    Kasihiw mengatakan, berdasarkan data review secara nasional dari BPK RI tentang Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) 2020, Teluk Bintuni masih rendah, yakni 0,0232.

    Hal itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Sebaliknya, PAD sebagai syarat mutlak kemandirian fiskal daerah berada pada angka yang rendah atau kecil. (LP5/Red)

    Latest articles

    Peduli Bencana Longsor Palangka dan Pangra’ta, Ikatan Pemuda-Mahasiswa Toraja di Manokwari...

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Ikatan Pemuda Toraja Manokwari (IPTM) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Toraja Kabupaten Manokwari menggalang donasi sebagai aksi peduli terhadap bencana longsor yang melanda...

    More like this

    Polres Teluk Bintuni Panen Perdana Jagung, Hasilnya Dibagikan ke Masyarakat

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Polres Teluk Bintuni melakukan panen jagung di kebun Bhayangkari, Senin (5/4/2024). Ini merupakan...

    Mediasi Kelar, Pemilihan Kepala Kampung Sara Teluk Bintuni Segera Digelar

    TELUK BINTUNI,Linkpapua.com - Polres Teluk Bintuni memediasi permasalahan antara Kepala Distrik Kaitaro Feky Feneteruma...

    Irigasi Jebol, Kampung Waraitama Teluk Bintuni Kembali Terendam Banjir

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa pekan lalu menyebabkan jebolnya irigasi di...