27.4 C
Manokwari
Sabtu, Juni 7, 2025
27.4 C
Manokwari
More

    BPKP Papua Barat Wanti-wanti Kepala Daerah Hindari In-efisiensi yang Bisa Rugikan Negara

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com – Plt Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Eko Heri Winarno menjelaskan bahwa in-efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kerugian negara. Karenanya, pemerintah daerah harus mampu merencanakan program penyusunan anggaran yang efektif.

    “Dari evaluasi yang dilakukan mudah-mudahan hasilnya bagus tidak ada ii-efektivitas dan in-efisiensi,” ujar Eko Heri Winarno.

    Winarno menyebut, jika ditemukan adanya potensi tidak efektif dan potensi tidak efisien, BPKP akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki. Sementara atas rekomendasi yang diberikan tindak lanjutnya mau tidaknya dijalankan, Winarno mengatakan itu kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2023 ke DPR

    “Kami BPKP sesuai arahan presiden hanya melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan,” Tuturnya

    Winarno mengatakan bahwa saat ini merupakan momen penting karena dengan adanya kepala daerah yang baru untuk menjalankan RPJMD yang di dalamnya tidak memiliki in efektivitas dan in efisiensi jika rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

    “Jika nantinya ada persoalan rekomendasinya itu ditindaklanjuti melalui penyusunan RPJMD gubernur dan kepala daerah yang baru. Sehingga nantinya dalam perjalanan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

    Baca juga:  DPRK Wondama Ajukan 8 Raperda, Ada Soal Pajak Hingga Pasar Modern

    Selanjutnya Winarno mengemukakan bahwa langkah ini merupakan salah satu cara mencegah indikasi kerugian negara. Ia mengatakan bahwa kerugian negara berawal dari tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

    “Misalnya seperti kegiatan yang tidak perlu tapi dilaksanakan atau kegiatan yang memang perlu tapi kebutuhan belanjanya tidak harus sebanyak itu,” terang Winarno.

    Baca juga:  Korupsi Pengadaan Tanah Rp3,087 M Belum Diselesaikan, LP3BH Minta Kejelasan Kejari Manokwari

    Winarno juga menyebutkan bahwa dengan PAD yang masih kecil dan ketergantungan dengan dana transfer sangat besar sementara persoalannya di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan ekstrem hingga stunting yang masih banyak. Hal ini yang harus diintervensi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas yang telah dianggarkan.

    “Maka perlunya prioritas program yang penting-penting saja maka hal ini yang merujuk pada Inpres presiden,” imbuhnya. (LP14/red)

    Latest articles

    Masjid Nurul Qolbi Manokwari Kurban 6 Ekor Sapi, Juga Dibagikan ke...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua - Sebanyak enam ekor sapi kurban disembelih di Masjid Nurul Qolbi Amban Permai, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada perayaan Lebaran Iduladha 1446...

    More like this

    Masjid Nurul Qolbi Manokwari Kurban 6 Ekor Sapi, Juga Dibagikan ke Warga Nasrani

    MANOKWARI, LinkPapua - Sebanyak enam ekor sapi kurban disembelih di Masjid Nurul Qolbi Amban...

    Maknai Iduladha 1446 H, Kapolda Kalteng Sumbang Satu Ekor Sapi untuk PWI Kalimantan Tengah

    PALANGKARAYA, Linkpapua.com – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyumbangkan seekor sapi kurban...

    Program MBG Dinilai Belum Menyentuh Kampung-Kampung di Manokwari

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Meski digulirkan sebagai program prioritas nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG)...