MANOKWARI,Linkpapua.com – Plt Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Eko Heri Winarno menjelaskan bahwa in-efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kerugian negara. Karenanya, pemerintah daerah harus mampu merencanakan program penyusunan anggaran yang efektif.

“Dari evaluasi yang dilakukan mudah-mudahan hasilnya bagus tidak ada ii-efektivitas dan in-efisiensi,” ujar Eko Heri Winarno.

Winarno menyebut, jika ditemukan adanya potensi tidak efektif dan potensi tidak efisien, BPKP akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki. Sementara atas rekomendasi yang diberikan tindak lanjutnya mau tidaknya dijalankan, Winarno mengatakan itu kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

“Kami BPKP sesuai arahan presiden hanya melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan,” Tuturnya

Winarno mengatakan bahwa saat ini merupakan momen penting karena dengan adanya kepala daerah yang baru untuk menjalankan RPJMD yang di dalamnya tidak memiliki in efektivitas dan in efisiensi jika rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

“Jika nantinya ada persoalan rekomendasinya itu ditindaklanjuti melalui penyusunan RPJMD gubernur dan kepala daerah yang baru. Sehingga nantinya dalam perjalanan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Selanjutnya Winarno mengemukakan bahwa langkah ini merupakan salah satu cara mencegah indikasi kerugian negara. Ia mengatakan bahwa kerugian negara berawal dari tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

“Misalnya seperti kegiatan yang tidak perlu tapi dilaksanakan atau kegiatan yang memang perlu tapi kebutuhan belanjanya tidak harus sebanyak itu,” terang Winarno.

Winarno juga menyebutkan bahwa dengan PAD yang masih kecil dan ketergantungan dengan dana transfer sangat besar sementara persoalannya di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan ekstrem hingga stunting yang masih banyak. Hal ini yang harus diintervensi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas yang telah dianggarkan.

“Maka perlunya prioritas program yang penting-penting saja maka hal ini yang merujuk pada Inpres presiden,” imbuhnya. (LP14/red)