26 C
Manokwari
Jumat, Juni 20, 2025
26 C
Manokwari
More

    BPKP Dinilai Lamban, Penetapan Tersangka Korupsi Sewa Gedung DPR Bintuni Terhambat

    Published on

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat, diharapkan memberi perhatian lebih dalam membantu Aparat Penegak Hukum (APH) di Teluk Bintuni yang sedang mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi. Peran BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dinilai menjadi kunci proses hukum berikutnya.

    Alloysius Serang, tokoh masyarakat Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni, menyikapi lambannya proses penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Teluk Bintuni. Dihubungi, Senin (6/11/2023), Alloysius mengatakan, BPKP harusnya bergerak cepat dalam membantu penanganan perkara terutama dalam masalah audit.

    Baca juga:  Polisi Sebut 24 TPS di Bintuni Sangat Rawan: Moskona-Wamesa Terbanyak

    “Kalau boleh BPKP harus cepat mengambil langkah inisiatif dalam membantu Polres membuka kasus ini secara terang. Sudah ada itikad baik dari Pak Kapolres Teluk Bintuni dalam mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi, ini yang kemudian perlu dukungan dari institusi lain,” kata Alloysius.

    Alloisius Serang menyarankan, sebaiknya penyidik Unit Pidkor Satreskrim Polres Teluk Bintuni juga proaktif untuk menanyakan hasil audit yang dilakukan BPKP.

    “Kami masyarakat tahu auditor BPKP beberapa minggu lalu sudah melakukan audit di Sekretariat DPRD Teluk Bintuni, untuk menindaklanjuti permohonan dari penyidik Unit Pidkor Satreskrim Teluk Bintuni. Penyidik juga harus aktif menanyakan hasil audit itu, biar pengusutan perkara ini tidak terkesan menguap begitu saja setelah dipublikasi di media. Sebagai anak negeri, kami masyarakat Teluk Bintuni menunggu hasil pengusutan sewa gedung DPR Teluk Bintuni oleh Polres,” tandas Alloysius.

    Baca juga:  Polda Papua Barat Tunggu Hasil Audit BPKP Kasus Korupsi PBVSI

    Pernyataan senada juga disampaikan Musa Yosep Sombuk, Kepala Ombudsman Papua Barat. Menurutnya, langkah Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Choiruddin Wachid yang sudah berikrar memberantas praktik korupsi di wilayah hukumnya, patut diapresiasi dan didukung semua pihak.

    “Termasuk BPK maupun BPKB, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam penggunaan keuangan negara,” tukas Musa Sombuk.

    Baca juga:  Dua Warga Teluk Bintuni Sukarela Serahkan Senpi Rakitan-Amunisi ke Polisi

    Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Teluk Bintuni, sebelumnya menyampaikan bahwa untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi, pihaknya masih menunggu audit investigative yang dilakukan BPKP untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

    Penegasan ini disampaikan Kapolres Teluk Bintuni, melalui Kasat Reskrim Iptu Tomi Samuel Marbun, terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi sewa gedung DPRD Teluk Bintuni di Penginapan Kartini.

    “Permohonan ke BPKP sudah kami sampaikan, saat ini kami masih menunggu hasil PKKN-nya untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini,” kata Tomi Marbun. (LP5/red)

    Latest articles

    Pertemuan Pendoa GPI Se-Papua, Gubernur Dominggus Tekankan Persatuan dalam Keberagaman

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman saat menghadiri Pertemuan Pendoa Syafaat GPI se-tanah Papua. Acara ini berlangsung...

    More like this

    Pertemuan Pendoa GPI Se-Papua, Gubernur Dominggus Tekankan Persatuan dalam Keberagaman

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman saat...

    Pemprov Papua Barat Serahkan Santunan Rp500 Juta ke Keluarga Korban Longsor Pegaf

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan santunan sebesar Rp500 juta kepada...

    Bupati Mansel Hadiri Latihan Menembak Kodam Kasuari, Dorong Pembangunan Rindam

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menegaskan komitmen Pemkab Mansel dalam...