27.3 C
Manokwari
Selasa, Juli 23, 2024
27.3 C
Manokwari
More

    Belanja APBN di Papua Barat capai 76 persen

    Published on

    Manokwari- Realisasi belanja negara dalam struktur APBN di Provinsi Papua Barat hingga quartal III tahun 2020 sudah mencapai 76,13 persen.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo pada konferensi pers di Manokwari, Kamis (1/10), mengutarakan bahwa alokasi anggaran pemerintah pusat sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2020 sebesar Rp 25,5 triliun.

    “Dari anggaran tersebut, hingga akhir triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp19,44 triliun. Ini meliputi belanja pemerintah pusat, pagu TKDD (transfer ke daerah dan dana desa),” ucap Hari.

    Baca juga:  Kapolda Papua Barat Ajak Semua Elemen Jaga Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru

    Realisasi belanja pemerintah pusat sari Rp 6,57 triliun alokasi tahun, hingga triwulan III sudah mencapai Rp 3,8 triliun. Sedangkan transfer daerah dan dana desa dari Rp 18,96 triliun terealisasi Rp15,62.

    “Realisasi belanja pusat mencapai 58,08 persen sedangkan pada TKDD sudah 82,39 persen,” kata dia lagi.

    Dia menjelaskan, belanja negara di Papua Barat disalurkan oleh tiga unit kerja yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong serta KPPN Fakfak. Tiga unit kerja ini menyalurkan belanja pusat, dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik, dan dana desa dengan total pagu mencapai Rp 9,87 triliun.

    Baca juga:  Harga Bapok Di Sorong Melonjak, Sekda Nataniel: Lockdown Cukup 14 Hari Saja

    “KPPN Manokwari hingga triwulan III, merealisasikan Rp 3,34 triliun, KPPN Sorong Rp 2,61 triliun. Sedangkan Fakfak Rp 650,50 miliar,” ucapnya menambahkan.

    Khusus untuk realisasi belanja kementerian /lembaga di Papua Barat Barat, terdapat beberapa instansi yang sudah mencapai 60 persen realisasi belanjanya, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Keuangan.

    Baca juga:  Orgenes Wonggor Pastikan Penyaluran BBR Berlanjut: Masyarakat Masih Butuh

    Sedangkan kementerian/lembaga yang belum mencapai 60 persen meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta Komisi Pemilihan Umum.

    “Untuk itu perlu upaya ekstra dan perhatian serius. Bapak Presiden menginginkan perekonomian nasional tetap stabil ditengah pandemi. Investasi tidak bisa diharapkan. Satu-satunya cara adalah dengan kebijakan fiskal ini,” pungkasnya. (LPB1/red)

    Latest articles

    Polisi Sebut 24 TPS di Bintuni Sangat Rawan: Moskona-Wamesa Terbanyak

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Polres Teluk Bintuni menggelar sosialisasi kamtibmas menyongsong Pilkada 2024 di Gedung Andriano Ananta Mapolres Bintuni, Selasa (23/7/2024). Dalam sosialisasi ini, Polres...

    More like this

    Kajati Papua Barat Paparkan Sejumlah Capaian pada Momentum HBA ke- 64

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pada momentum Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun ini, Kepala Kejaksaan...

    Kajati Papua Barat Harap HBA ke-64 jadi Momentum Introspeksi Diri

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64,...

    Polda Papua Barat Terjunkan Ratusan Personel dalam Operasi Mantap Praja Mansinam I

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dalam operasi Mantap Praja Mansinam I, Polda Papua Barat akan mengirimkan personelnya...