MANOKWARI, linkpapua.com - Daerah khusus yang tergabung dalam Fordasi memiliki tantangan kompleks dalam pembangunan. Sebab pendekatan pemerintah pusat memang belum sepenuhnya menyentuh kepentingan daerah secara menyeluruh.
“Dengan demikian kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah, belum sepenuhnya efektif. PNamun ada satu kebijakan yang cocok dengan seluruh daerah yakni kebijakan asimetris,” ujar Asisten III Pemprov DI Yogyakarta, Aris Eko Nugroho dalam sambutannya pada pembukaan Rakor Fordasi di kantor Gubernur Papua Barat , Selasa (26/9/2023).
Aris mengatakan, asitmetris adalah kebijakan yang tepat. Dari konsep ini, pembangunan pada daerah khusus bisa dilakukan secara berkesinambungan.
“Namun perlu kita pahami bersama dalam menerapkan kebijakan asimetris kita dihadapkan tantangan kompleksitas. Banyak yang harus kita benahi, terutama agar pemerataan itu bisa terasa di daerah,” jelasnya.
Akan tetapi kata Aris tidak boleh melupakan desain konstitusional. Sebab pelaksanaan prestasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi.
“Untuk itu tidak boleh melupakan desain konstitusionalnya terlebih dahulu, sebab pelaksana presentasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi logis dalam praktik demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Menurut Aris, Fordasi diharapkan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan dasar dari rakyat.
“Dengan harapan saya turut menyambut Fordasi 2023, semoga Tuhan yang maha kuasa berkenan melipahkan berkah serta rahmatnya sehingga rapat koordinasi ini dapat membuka jalan ke arah perbaikan pelaksanaan Fordasi yang tetap diartikan bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia,” katanya. (LP12/red)
