MANOKWARI, Linkpapua.com – Derek Ampnir, salah satu tokoh masyarakat Biak Utara di Manokwari, menyentil Bupati Biak Numfor, Herry Nap, agar jangan jadi pemberi harapan palsu alias PHP terkait rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Napa Swandiwe.
Derek pertama-tama menyinggung pertemuan Herry dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru untuk membicarakan pembangunan Bandara Antariksa Biak. “Kami mendapat kabar bahwa Bupati pada tanggal 20 Mei 2022 pergi menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor membicarakan pembangunan Bandara Antariksa Biak,” kata Derek, Minggu (12/6/2022).
Menurut dia, Bupati seakan melupakan apa yang telah dijanjikan saat menjabat Wakil Bupati. Derek menyinggung ketika masyarakat Napa Swandiwe menyampaikan aspirasi tentang pemekaran. Semestinya, kata dia, Bupati menyampaikan hal itu kepada Presiden. Bukannya membicarakan proyek–walaupun itu proyek strategis nasional.
“Harusnya dia bicara langsung ke Presiden terkait pemekaran, karena dia yang bertanggung jawab tentang persetujuan pemekaran ini,” ketus Derek.
Derek menegaskan bahwa Herry saat masih menjabat Wakil Bupati bahkan membubuhkan tanda tangannya untuk rencana pemekaran tersebut. “Jangan hanya pelipur lara supaya dapat posisi, kemudian apa yang dia tanda tangan, dia tidak bertanggung jawab terhadap pemekaran Napa Swandiwe,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan merupakan hal yang penting. Akan tetapi, Bupati jangan sampai melupakan kebutuhan dasar masyarakat tentang aspirasi pemekaran Napa Swandiwe. Terlebih lagi, lokasi rencana pembangun Bandara Antariksa Biak berlokasi di Napa Swandiwe, tepatnya di Desa Saukobye, Biak Utara, yang merupakan kampung halaman Derek.
“Dua wilayah ini (Napa Swandiwe) merupakan wilayah yang selama ini tertinggal di kawasan Biak, maka suatu kewajaran bagi kami para intelektual yang ada di Biak Utara dan Biak Barat memperjuangkan aspirasi pemekaran,” bebernya.
Derek pun berharap kepada pemerintah agar proyek Bandara Antariksa Biak bisa menjadi pemicu terbentuknya pemekaran DOB Napa Swandiwe. “Kami akan menggelar rapat virtual dalam waktu dekat untuk membicarakan DOB Napa Swandiwe,” tuturnya.
Potensi Napa Swandiwe
Usulan pembentukan DOB Napa Swandiwe sudah masuk dalam daftar 101 usulan DOB yang sedang dibahas di tingkat pemerintah pusat saat sejak 2107 lalu.
Usulan pemekaran DOB Napa Swandiwe sebagai kabupaten meliputi tujuh distrik (kecamatan), yakni Distrik Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Andei, Yawosi, Warsa, dan Bondifuar dengan luas wilayah sekitar 1.124.000 kilometer persegi. Wilayah ini meliputi 98 kampung.
Wilayah Napa Swandiwe memiliki potensi sumber daya alam (SDM) yang sangat besar, baik dari sumber kelautan, kehutanan, maupun pertanian.
Catatan Sejarah
Napa Swandiwe sendiri dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai bekas daerah operasi militer (DOM) terkait ketika pemerintahan Belanda yang merencanakan membentuk negara Papua Barat. Saat itu, masyarakat Napa Swandiwe yang menjadi ujung tombak untuk menahan dan meneruskan ideologi Papua Merdeka sejak dekade 1960-an sampai dekade 1990-an.
Sepanjang kurun waktu itu, wilayah Napa dan Swandiwe menjadi ajang konflik antara mereka yang pro Papua Merdeka dan mereka yang pro Republik Indonesia. Terjadi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan sampai hari ini.
Posisi Strategis
Posisi wilayah calon DOB Napa Swandiwe yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik, dapat mendatangkan manfaat secara ekonomi karena posisinya pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Selain itu, bisa menopang kebijakan pengamanan pertahanan bangsa pada zona yang sangat bersentuhan dengan kepentingan dunia di kawasan itu
Dengan begitu, pembentukan DOB Napa Swandiwe menjadi kebijakan yang urgen dan strategis terutama terkait bidang pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Mengingat kawasan lautan Pasifik adalah kawasan yang sejak lama menjadi ajang kepentingan strategis negara-negara di dunia terutama negara di kawasan Benua Asia dan Amerika. (LP2/Red)