BINTUNI- Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemkab Teluk Bintuni Tahun anggaran 2019, senilai Rp. 358 miliar. Pendapatan daerah juga lebih kecil dibanding belanja daerah sehingga defisit APBD Rp.256 miliar.

Hal ini terungkap saat Laporan Pertanggung jawaban tahun anggaran 2019 pemkab Teluk Bintuni, dalam sidang istimewa DPRD, Senin (9/7/2020) di gedung DPRD Teluk Bintuni.

Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw mengatakan pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp.500,5 milliar dengan realisasi Rp.-843,8 juta. Pengeluaran pembiayaan daerah Rp.244,5 miliar, terealisasi semua.

Sementara pembiayaan Netto atau bersih sebesar 256,0 miliar, terealisasi Rp. 245,3 miliar. Pendapatan dan belanja daerah Rp.2,2 triliun, dengan realisasi hingga 31 Desember Rp.2,9 triliun.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah Rp. 52 dari target 60 miliar, pendapatan transfer Rp.1,9 triliun dengan realisasi smRp.2,7 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 217,3 miliar, terealisasi Rp.143,2 miliar, kinerja pendapatan lain-lain yang sah, dana hibah dari BP Berau, sebesar Rp.9,9 miliar dari target Rp.75 miliar.

Pengelolaan belanja daerah APBD tahun 2019, Rp.2,2 triliun, realisasi hingga tahun 2019 Rp.2,1 triliun. Belanja operasional pegawai, barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial Rp.1,4 triliun.

Untuk belanja modal, terdiri dari modal tanah, peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya Rp.829,6 miliar, terealisasi Rp.774,3 miliar.

Sedangkan transfer daerah terdiri atas bantuan keuangan ke kampung dan transfer keuangan lain Rp. 209,3 miliar, terealisasi Rp. 209,0 miliar.

“Audit laporan keuangan oleh BPK Papua Barat, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Ini merupakan capaian ke-6 kali berturut-turut,” jelas bupati.

Menurutnya, hal ini berkat upaya bersama eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan partisipasi aktif semua pimpinan OPD, di bawah koordinasi Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah dan inspektorat.

Salah satu hal lain yang ikut meningkat adalah pertumbuhan positif IPM dari 61,81 tahun 2016, menjadi 64 pada tahun 2019 dan meningkat 2,19 poin. Kabupaten Teluk Bintuni berada di urutan ke-6 dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat.

Di bidang ekonomi, produk domestik regional bruto, atas dasar berlaku atau Adhb meningkat dari Rp.28,9 triliun tahun 2018, menjadi Rp.31,3 triliun tahun 2019 dan meningkat Rp.2,4 triliun.

Dari 20 kota se-Indonesia, kabupaten Bintuni urutan dua tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan pendapatan perkapita Rp.328,48 juta per tahun.

Secara khusus angka kemiskinan menurun dari 34,72% tahun 2016 menjadi 30,57% tahun 2019. Berdasarkan target RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan harus diturunkan dari 34,72 menjadi 30% dalam waktu 5 tahun.

“Namun pencapaian kinerja penurunan angka kemiskinan, dapat mencapai target hanya dalam waktu 3 tahun. Ini menunjukan upaya mengentaskan kemiskinan berhasil,” kata bupati lagi.

Usai menyampaikan LKPJ, Bupati menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Dowansiba. (LPB5/red)