26.3 C
Manokwari
Rabu, Juli 24, 2024
26.3 C
Manokwari
More

    7 Fraksi Bulat! DPR Papua Barat Sahkan 4 Raperda

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– DPR Papua Barat secara resmi mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (7/9/2023. Pengesahan raperda ini bulat disetujui oleh 7 fraksi.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR PB, Karel Murafer mengatakan, DPR PB telah menetapkan sebanyak 41 raperda menjadi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023. Dari 41 raperda telah ditetapkan 4 raperda.

    Baca juga:  Bamus DPR PB Rapat Lusa, Bahas LKPj Gubernur

    “Dari 41 raperda yang kita tetapkan, kita baru berhasil membahas dan menetapkan empat raperda. Karena berbagai kesibukan hingga adanya pemekaran,” terang Karel.

    Masih menyisakan lebih dari 30 raperda Karel mengaku optimistis, produk hukum daerah ini bisa diselesaikan.

    “Kita baru memulai membahas dan memfinalkan rancangan ini. Itupun sudah dapat harmonisasi Kanwil Hukum dan HAM untuk itu kita paripurnakan,” jelasnya.

    Adapun empat raperda yang disetujui ditetapkan menjadi perda yaitu, Raperdasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua Barat, Raperdasi Pajak Daerah dan Retribusi, Raperdasi Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperdasi Penetapan dan Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua.

    Baca juga:  Hari ini KPU Bintuni Terima Logistik Terakhir Pemilu 2024, Langsung Disortir

    Menurutnya, prioritas penetapan keempat raperda tersebut merupakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus yang dibajarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107 tentang keuangan dan kewenangan dalam konteks Otsus.

    Baca juga:  DPR Soroti Sektor Pendidikan Papua Barat: Anggaran Besar, Mutu Tertinggal

    Seperti diketahui, dalam regulasi, semua peraturan daerah sudah harus selesai dan ditetapkan menjadi produk hukum yang sah pada Januari 2024. Menurut Karel, DPR PB akan tetap mengacu pada aturan itu dan berharap bisa selesai tepat waktu.

    “Kalau pajak dan retribusi itu kita lambat tetapkan, maka kewenangan ini diambil alih pemerintah pusat karena dianggap kita tidak mampu untuk selesaikan,” ujarnya. (LP1/red) 

    Latest articles

    Tegas! DAP Dukung Orgenes Wonggor jadi Ketua DPR PB 2024-2029

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Dukungan kepada Orgenes Wonggor untuk kembali duduk sebagai Ketua DPR Papua Barat periode 2024-2029 terus mengalir. Kali ini datang dari Dewan Adat...

    More like this

    Tegas! DAP Dukung Orgenes Wonggor jadi Ketua DPR PB 2024-2029

    MANOKWARI, linkpapua.com- Dukungan kepada Orgenes Wonggor untuk kembali duduk sebagai Ketua DPR Papua Barat...

    P2TIM-TB Kukuhkan 96 Siswa, Diharap Siap Hadapi Persaingan Global

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni (P2TIM-TB) mengukuhkan 96 siswa...

    Polisi Sebut 24 TPS di Bintuni Sangat Rawan: Moskona-Wamesa Terbanyak

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Polres Teluk Bintuni menggelar sosialisasi kamtibmas menyongsong Pilkada 2024 di Gedung...