25.4 C
Manokwari
Sabtu, April 5, 2025
25.4 C
Manokwari
More

    Warinussy Pertanyakan Sumber Dana Bakal Calon untuk Memborong Parpol

    Published on

    MANOKWARI— Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat untuk menginvestigasi proses yang diduga “jual beli” rekomendasi partai-partai politik, menjelang pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota se Papua Barat.

    “Desakan ini didasarkan pada dugaan adanya peluang penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan, oleh beberapa kandidat bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota. Sebab hal ini didasarkan pada posisi dan jabatan pasangan-pasangan tersebut,” tegas advokat dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua ini, Sabtu (15/8/20).

    Warinussy mempertanyakan asal muasal uang yang dimiliki para bakal calon kepala daerah hingga bermiliar-miliar, yang membuat mereka mampu memborong partai politik dalam ajang Pilkada.

    Baca juga:  Diduga Mabuk, Oknum Polisi Kendarai Mobil Patwal Nyaris Tabrak Sejumlah Warga

    Ia, seperti siaran pers yang diterima media ini, melanjutkan, apakah mungkin seorang Plh. bupati misalnya, atau seorang aparatar sipil negara, bisa mengeluarkan biaya sebanyak itu dari kantong pribadi dalam jabatan mereka saat ini.

    “Apakah seorang pejabat yang belum mengundurkan diri dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa mengelola dana sebanyak itu untuk kepentingan politik pribadinya? Sebagai aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana, saya kira Kajati Papua Barat dan jajaran intelijennya punya kepekaan hukum untuk hal seperti ini,” ia menegaskan.

    Baca juga:  Besok, Aktivis Papua Barat Gelar Aksi 'Tolak Jokowi 3 Periode' di Manokwari

    Dia kemudian membandingkan uang yang dikeluarkan oleh para pasangan calon tersebut dengan anggaran yang digelontorkan untuk kebutuhan rakyat kecil di daerah-daerah.

    “Jika pasangan calon kepala daerah bisa membelanjakan uang senilai 5 hingga 10 miliar untuk mendapatkan rekomendasi parpol, lalu bagaimana dengan ketersediaan dana untuk menjawab kebutuhan rakyat kecil di daerah-daerah ?”

    “Bagaimana mungkin misalnya satu pasangan calon bisa membelanjakan misalnya semua kursi parpol di parlemen kabupaten/kota di Papua Barat? Jika 1 kursi harganya 1 miliar, maka 20 kursi berarti menghabiskan dana 20 miliar. Uang-uang itu didapat dari mana? Apakah ada “temuan” kebocoran anggaran daerah, misalnya APBD?” lanjut Warinussy mempertanyakan.

    Baca juga:  Dewan Adat Papua Soroti Anggaran Penyelamatan Hutan tak Transparan

    Pada akhirnya Warinussy mendesak Kajati Papua Barat untuk menelusuri asal muasal biaya setiap calon yang hendak maju di Pilkada.

    “Apakah mereka memiliki yayasan-yayasan tertentu? Sebab yayasan-yayasan tersebut bisa diduga sebagai “tempat cuci uang” dana hibah yang berasal dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Papua,” tutup Warinussy. (*/Red)

    Latest articles

    Liga 4 PBD: PS Unimuda dan Bola Mania Berbagi Poin di...

    0
    SORONG, LinkPapua.com – Duel sengit antara PS Unimuda dan SSB Bola Mania di laga perdana Liga 4 PSSI Regional Papua Barat Daya (PBD) Grup...

    More like this

    Mugiyono jadi Khotib Salat Idul Fitri 1446 H di lapangan Kodim 1801/ Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menjadi khotib pada Salat Idul Fitri 1446 H...

    Mugiyono Open House Perdana sebagai Wakil Bupati Manokwari Senin 31 Maret

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono pada momentum Idul Fitri 1446 H tahun 2025...

    Peresmian Mega Proyek RTP Borarsi, Hermus Indou : Kita akan Bentuk UPT Pengelola

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemkab Manokwari menargetkan peresmian mega proyek yaitu Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi...