27.1 C
Manokwari
Selasa, Juli 16, 2024
27.1 C
Manokwari
More

    Untuk masa Depan Otsus, Senator Papua Barat Usulkan Jajak Pendapat

    Published on

    MANOKWARI – Jelang berakhirnya otonomi kusus (Otsus) di tanah Papua, mendapat respon beragam dari masyarakat maupun tokoh-tokoh Papua. Hal ini juga menjadi perhatian Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat, Mamberob Rumakiek. Menurutnya masa depan otsus sudah seharusnya diserahkan ke rakyat Papua.

    “Jelang berakhirnya otsus memang pemerintah maupun masyarakat terus membicarakan soal massa depan otsus. Banyak masyarakat yang menyatakan menolak perpanjangan otsus tetapi ada juga yang tetap menginginkan agar bisa diperpanjang.Penolakan perpanjangan otsus dari masyarakat tentu karena ada penilaian tersendiri dari masyarakat. Semua aspirasi baik yang menolak atau diperpanjang harus tetap menjadi perhatian. Otsus ini kan diberikan untuk masyarakat jadi biarkan Orang Asli Papua (OAP) yang menilai dan yang mengalami jadi bisa dilakukan jajak pendapat,”ujar senator muda Papua Barat itu Selasa (4/8/2020).

    Baca juga:  Jaga Silaturahmi, Fasharkan TNI AL Manokwari Buka Puasa Bersama Wartawan

    Dia menilai jajak pendapat merupakan sarana yang independent untuk masyarakat dan dilakukan secara demokratis dengan melihat suara terbanyak.”Perlu juga dipaparkan dampak positif dan negatif dari kebijakan yang akan diambil, dengan begitu maka berimbang.

    Baca juga:  Tunggakan PDAM Manokwari 3 Tahun Terakhir Capai Rp 3 Miliar

    Pemerintah sebagai pelaksana otsus bisa memaparkan keberhasilan apa saja selama otsus berlangsung. Lembaga politik maupun adat harus bersuara tentang itu. Kita harus jujur bersama bagaimana implementasi otsus. Saya menyayangkan audit dana otsus itu baru dikeluarkan jelang otsus berakhir, kenapa tidak dilakukan lebih awal agar bisa dievaluasi kekurangannya dimana. Apalagi hasil evaluasi menyebutkan ada penyalahgunaan dana otsus,”jelas dia.

    Baca juga:  Pembangunan Pasar Sanggeng, Pedagang Direlokasi di Empat Titik

    Mamberob yang juga tergabung dalam panitia kusus(Pansus) DPD RI tentang Papua menjelaskan terdapat sejumlah temuan pansus terhadap otsus. Salah satunya minimnya regulasi yang mengatur keberpihakan terhadap OAP. Sehingga program-program prioritas yang termuat didalam otsus seperti pendidikan dan kesehatan implementasinya tidak berjalan maksimal.

    “Meskipun otsus sudah diberlakukan tetapi kita masih menghadapi masalah pada kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga biarkan rakyat yang memilih masa depan otsus ini,”tutupnya.(*/LPB3)

    Latest articles

    TNI-Polri Ingatkan Bahaya Penggunaan Senpi-Handak: Ancamannya Hukuman Mati!   

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak bagi...

    More like this

    Pengusaha Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi 3 Proyek Jalan di Papua Barat

    MANOKWARI,linkpapua.com- Pengusaha asli Papua mempertanyakan belum adanya sikap konkret Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam...

    Distrik Manokwari Barat Upayakan Percepatan Capaian PIN Polio

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Untuk mengatasi kejadian luar biasa (KLB) polio yang terjadi tanah Papua, Pemerintah...

    Hadiri HUT Ke-6 Jemaat GPKAI, Dominggus Mandacan Beri Bantuan Rp50 Juta

    MANOKWARI, Linkpapua.com -Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan menghadiri agenda pentahbisan dan perayaan HUT...