Minggu, September 25, 2022
26.6 C
Manokwari
26.6 C
Manokwari
Minggu, September 25, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Serapan Anggaran Pemprov Papua Barat dan Kabupaten/Kota Masih di Bawah 50 Persen

MANOKWARI, Linkpapua.com – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan kabupaten/kota se-Papua Barat belum ada yang menyentuh angka 50 persen.

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono, yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan tim pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (29/8/2022), mengatakan serapan anggaran se-Papua Barat ada yang tinggi dan ada yang masih rendah.

“Serapan anggaran ada yang tinggi dan masih ada yang kurang. Hampir semua sama, namun belum ada yang sampai 50 persen. Tapi, kita ingin mendorong realisasi harus sudah 50 persen, macam Papua Barat pada September harus mencapai 60 persen,” jelasnya.

Sugiyono mengatakan, dibutuhkan komitmen sehingga penyerapan anggaran bisa didongkrak. Jangan sampai menumpuk pada akhir tahun.

“Serapan anggaran dari pengadaan barang dan jasa belum semua. Sementara yang baru belanja rutin,” paparnya.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Ingin Hadirkan Event Pusat Jajanan Nusantara
Baca juga:  PPKM Level 3 Dibatalkan, Gubernur Papua Barat: Tetap Tertib Prokes, Jangan Lengah

Dalam pertemuan ini ada empat daerah yang tidak hadir. Inspektorat Papua Barat menjadwalkan untuk mengunjungi empat daerah tersebut.

“Yang tidak hadir dalam pertemuan ini akan dikunjungi supaya bisa meningkatkan daya serap anggaran,” ungkapnya.

Empat daerah yang tidak hadir tersebut, yakni Kabupaten Tambrauw, Kaimana, Manokwari Selatan, dan Sorong Selatan. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa tidak hadir karena tidak memberikan penjelasan.

“Undangan sudah diserahkan, kurang tahu alasannya seperti apa. Harus lapor soal serapan anggaran karena harus dilaporkan kepada Presiden (Joko Widodo),” katanya.

Dalam pekan ini, kata dia tim dari Inspektorat Papua Barat akan mengunjungi daerah yang tidak hadir tersebut. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here