28 C
Manokwari
Selasa, Juli 16, 2024
28 C
Manokwari
More

    Satpol PP Diharapkan Jadi Duta COVID-19 di setiap daerah

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com- Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi duta pemerintah dalam program pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh daerah.

    Sekretaris Jenderal Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Indra Gunawan pada rapat kerja bupati dan wali kota seluruh Papua Barat secara virtual, Rabu (4/11) mengatakan peran personil Satpol PP sangat besar di tengah bencana non alam ini.

    “Dalam penegakan protokol kesehatan baik yange diatur dalam Inpres, Permen dan Perda Satpol PP punya peran dan tanggungjawab besar,” kata Indra.

    Baca juga:  Jelang Lebaran Iduladha, DPRD Papua Barat Minta Waspada Penyebaran PMK

    Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diminta tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah pengendalian COVID-19.

    “Dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sudah ada keputusan presiden, peraturan menteri termasuk peraturan daerah. Untuk itu silahkan bekerja tidak usah ragu lagi,” kata

    Di tengah pandemi, kata dia, pemerintah berusaha mendorong agar aktivitas masyarakat dan kegiatan pemerintahan bisa tetap berjalan. Untuk itu, penerapan protokol harus dikawal secara terus menerus.

    Baca juga:  Lahan perkebunan kopi Arabika Arfak capai 200 hektar

    “Perintah bapak Presiden sebelum ada vaksin, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan,” ujarnya.

    Terkait instruksi presiden dalam hal protokol kesehatan, lanjut Indra, para gubernur, bupati dan wali kota diminta melakukan sosialisasi secara masif. Hal itu sebagai upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

    Baca juga:  Mendagri: Libatkan PWI Perkuat Legitimasi Hasil Pilkada Serentak 2024

    Dia juga menyebutkan bahwa protokol kesehatan wajib dilaksanakan di segala bidang. Kepala daerah dipersilahkan menerapkan sanksi sosial, termasuk sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar.

    Pemerintah daerah juga diperbolehkan melibatkan tokoh dan organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Semua pihak dapat dilibatkan untuk pencegahan dan pengendalian pandemi.

    Ia menegaskan, semua upaya dalam pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi sudah ada aturan. Anggaran pun telah disediakan. (LPB1/red)

    Latest articles

    TNI-Polri Ingatkan Bahaya Penggunaan Senpi-Handak: Ancamannya Hukuman Mati!   

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak bagi...

    More like this

    Sosialisasikan Amdal-net, DLH Papua Barat: Ini Langkah Penyelamatan Lingkungan 

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi dan...

    Pengusaha Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi 3 Proyek Jalan di Papua Barat

    MANOKWARI,linkpapua.com- Pengusaha asli Papua mempertanyakan belum adanya sikap konkret Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam...

    Disdik Papua Barat Gelar Rakornis Pendidikan, Fokus Peningkatan Kualitas Layanan

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua Barat mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)...