TERNATE, linkpapua.com – Ketua DPD KNPI Papua Barat, Sammy DJ Saiba di hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi meminta ketegasan terkait dualisme KNPI di Indonesia. Menurutnya, ada banyak KNPI abal-abal di luar sana.

“Pak Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, saya satu pertanyaan saja dan saya minta ketegasan dari Pak Ketua MK,” kata Sammy Saiba dalam kegiatan dialog Kebangsaan dan Dialog Konstitusi yang digelar DPP KNPI di Ternate, Senin (16/5/2022).

“Bapak Ketua MK, berada di Jakarta jadi bapak mendengar KNPI tidak hanya satu, ada banyak sekali KNPI hari ini kami tidak kaget. Ada banyak KNPI versi abal-abal di luar sana” kata Sammy menambahkan.

Dia melanjutkan bahwa kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi hari ini di Kongres KNPI ke XVI di Ternate menjadi momen untuk meminta sikap tegas soal MK.

“Kebetulan bapak hadir hari ini jadi kami ingin mempertegas. Kehadiran bapak hari ini sebagai bukti bapak melegitimasi Kongres XVI di Ternate,” ucapnya sembari mendapat tepuk tangan meriah dari para Peserta.

Sammy berharap kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi di forum tersebut sebagai bentuk legitimasi KNPI Haris Pertama.

“Kami harap kehadiran bapak sebagai bukti melegitimasi KNPI bung Haris Pertama,” ucapnya.

Ketua DPD KNPI Papua Barat pun bertanya bagaimana caranya agar meyakinkan Presiden Jokowi bahwa KNPI Haris Pertama adalah yang diakui oleh konstitusi.

“Bagaimana sih strateginya di Kongres ini yang kami ambil supaya Presiden Republik Indonesia harus mengakui kedudukan KNPI di bawah kepemimpinan bung Haris Pertama bahwa KNPI inilah yang final” tuturnya.

Sammy menyampaikan hal ini untuk menjawab Sinergi Pemuda sebagai tema Kongres dan menjawab apa yang telah disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi

“Untuk menjawab apa yang tadi bapak sampaikan di panggung bahwa kekuatan membangun Indonesia berada di tangan pemuda Indonesia,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, ia kerap mendapat undangan dari mana saja untuk memberikan pemahaman tentang konstitusi.

“Saya berkewajiban memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai hak-hak konstitusional,” kata Ketua MK

Ia juga mengatakan bahwa sering diminta untuk memberikan materi di Organisasi advokat.

“Kita tahu bahwa organisasi advokat itu bermacam-macam, begitu juga adinda para peserta kongres. Mahkamah Konstitusi ketika memberikan bimtek itu kepada seluruh, jadi kewajibannya adalah memberi pencerahan kepada masyarakat terkait bagaimana konstitusi negara dan ideologi Pancasila” ucapnya.

“Jadi mohon maaf, saya kalau membuat statemen itu sangat tidak memungkin, paling tidak saya ke sini itu memberi semangat bagaimana bangsa dan negara, apalagi dengan tema yang diangkat ini luar biasa,” ucapnya.

Dalam dialog tersebut hadir juga Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Ketua DPP KNPI Haris Pertama dan seluruh Pimpinan DPD KNPI Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia.LP2/red)