27.5 C
Manokwari
Sabtu, Mei 17, 2025
27.5 C
Manokwari
More

    Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

    Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

    Baca juga:  SMAN 1 Manokwari Beri Bantuan Meja dan Kursi ke SMAN 5 Hingk Pegaf

    “Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

    Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

    Baca juga:  DPR Papua Barat Fokus Sosialisasikan UU Otsus

    “Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

    Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

    Baca juga:  Serapan APBD Wondama 2023 Sentuh 90%, ini Sederet Koreksi DPRK

    Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

    “Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

    Latest articles

    Aksi Demo Berujung Laporan Polisi, Aliansi Honorer Papua Barat dan Karo...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Aksi demonstrasi damai yang digelar Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 berujung pada pelaporan ke polisi oleh...

    More like this

    Aksi Demo Berujung Laporan Polisi, Aliansi Honorer Papua Barat dan Karo Umum Capai Titik Temu

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Aksi demonstrasi damai yang digelar Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat...

    Hadiri Harlah ke 11 Paguyuban Karanganyar di Manokwari, Bupati Puji Eksistensi

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menghadiri Harlah Paguyuban Karanganyar...

    Polda Jabar Jalin Sinergitas Wujudkan Lingkungan Aman, Tertib, dan Tentram

    BANDUNG, Linkpapua.com-Polda Jawa Barat (Jabar) memastikan sinergitas dan kolaborasi siap dihadirkan bersama Polda Metro...