27.9 C
Manokwari
Kamis, April 3, 2025
27.9 C
Manokwari
More

    Salut! Pemprov Papua Barat Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali merain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Opini WTP tersebut disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa secara virtual, dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang Kedua DPR Papua Barat yang digelar disalah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat, Senin (31/5/2021).

    Santosa menerangkan, bahwa selain memeriksa tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas aktivitas pengelolaan infrastuktur jalan dan jembatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2020.

    Baca juga:  Denda Protokol Kesehatan di Kota Sorong Terkumpul Rp 53,8 juta

    Setelah 35 hari melakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung dengan sistem pengendalian yang efektif.

    “Dengan demikian, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat Tahun Anggaran 2020, adalah WTP,” kata Dori Santosa yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.

    Baca juga:  Wartawan Pertanyakan Pembatasan Akses Saat Penjemputan Paulus Waterpauw

    Opini WTP atau Unqualified Opinion didasarkan atas kesesuaian keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan dan kesanggupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

    Opini WTP kali ini pun merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemprov Papua Barat secara berturut-turut. Predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu terus diraih Pemprov Papua Barat sejak 2014 hingga tahun 2020.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pencapaian tersebut merupakan kabar gembira bagi pemerintahannya. Sebab, banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2020, terutama pada penatausahaan aset tetap.

    Baca juga:  Pangdam XVIII/Kasuari: Kemanusiaan tak Mengenal Batas SARA dan Golongan

    Diantaranya, kekurangan dokumen pendukung atas setiap bidang tanah yang menunjukan lokasi dan luasan hak kepemilikan pemerintah daerah, demikian halnya dengan kendaraan dinas.

    “Tetapi, langkah-langkah perbaikan terus kita upayakan dan hasilnya kita berhasil meraih opini WTP, meski masih ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi,” ujar Dominggus. “Laporan hasil pemeriksaan yang diberikan hari ini, merupakan pedoman untuk kami melakukan perbaikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” katanya lagi.(LP7/red)

    Latest articles

    Kapolres Baru Manokwari Selatan Disambut Tradisi Adat Papua dan Pedang Pora,...

    0
    MANSEL, LinkPapua.com – Kapolres Manokwari Selatan (Mansel) yang baru, AKBP Marzel Doni, S.IK, M.H bersama Ketua Bhayangkari, Ny. Irene Marzel Doni disambut dengan prosesi...

    More like this

    Manokwari United Siap Tampil di Liga 4, Target Promosi ke Liga 3

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou pada Kamis (27/3/2025)secara resmi melaunching Manokwari United yang...

    Lani Lakotani Resmi Pimpin BKOW Papua Barat Periode 2025-2030

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Lani Lakotani resmi menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita...

    Gubernur Papua Barat Serahkan Bantuan Beras ke 200 Masjid-7 Ponpes Jelang Idulfitri

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyalurkan bantuan berupa beras kepada 200...