26.5 C
Manokwari
Selasa, April 29, 2025
26.5 C
Manokwari
More

    Salut! Pemprov Papua Barat Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali merain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Opini WTP tersebut disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa secara virtual, dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang Kedua DPR Papua Barat yang digelar disalah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat, Senin (31/5/2021).

    Santosa menerangkan, bahwa selain memeriksa tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas aktivitas pengelolaan infrastuktur jalan dan jembatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2020.

    Baca juga:  Divisi Humas Polri: Kekerasan terhadap Jurnalis Mengkhawatirkan, 40 Kasus Tiap Tahun

    Setelah 35 hari melakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung dengan sistem pengendalian yang efektif.

    “Dengan demikian, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat Tahun Anggaran 2020, adalah WTP,” kata Dori Santosa yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.

    Baca juga:  Ali Baham Ingin Jagung jadi Pangan Utama: Jangan Bergantung pada Beras

    Opini WTP atau Unqualified Opinion didasarkan atas kesesuaian keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan dan kesanggupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

    Opini WTP kali ini pun merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemprov Papua Barat secara berturut-turut. Predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu terus diraih Pemprov Papua Barat sejak 2014 hingga tahun 2020.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pencapaian tersebut merupakan kabar gembira bagi pemerintahannya. Sebab, banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2020, terutama pada penatausahaan aset tetap.

    Baca juga:  Surati Kemendagri, MRPB Minta Penambahan Kuota CPNS 2022

    Diantaranya, kekurangan dokumen pendukung atas setiap bidang tanah yang menunjukan lokasi dan luasan hak kepemilikan pemerintah daerah, demikian halnya dengan kendaraan dinas.

    “Tetapi, langkah-langkah perbaikan terus kita upayakan dan hasilnya kita berhasil meraih opini WTP, meski masih ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi,” ujar Dominggus. “Laporan hasil pemeriksaan yang diberikan hari ini, merupakan pedoman untuk kami melakukan perbaikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” katanya lagi.(LP7/red)

    Latest articles

    IPPN Raja Ampat Gelar Kerja Bakti Bersihkan TPU Waisai Kota

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Ikatan Pengusaha Papua Nusantara (IPPN) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menggelar kerja bakti membersihkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di...

    More like this

    Resmi Digelar, Musrenbang Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur dan Manokwari Utara, Bupati: Fokus Program Prioritas

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemkab Manokwari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar bersamaan yaitu distrik...

    LLDIKTI: 86 Persen Program Studi Perguruan Tinggi di Papua Sudah Terakreditasi

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Sebanyak 86 persen program studi di perguruan tinggi se-Papua telah terakreditasi....

    ASN Pemprov Papua Barat Malas Ikut Apel, Wagub Ancam Berhentikan

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengancam akan memberhentikan Aparatur...