28 C
Manokwari
Selasa, Mei 28, 2024
28 C
Manokwari
More

    Respons Jaksa Agung, Kejati PB Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Kejaksaan Tinggi Papua Barat merespons cepat instruksi Jaksa Agung terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah di seluruh kejati dan kejari. Kejati PB mengaku sudah membentuknya dan siap bekerja.

    “Ia sudah kami bentuk” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat W Lingitubun saat dikonfirmasi, Selasa (30/11/2021).

    Ditambahkan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Asintel), Rudy Hartono bahwa secara formil Kajati Papua Barat sudah membentuk satgas. Satgas siap bekerja membantu pemprov dalam memberantas mafia tanah.

    “Secara formil sudah kita (Kejati Papua Barat red) berupaya membantu pemerintah provinsi juga di kabupaten dan kota untuk mencegah terjadinya mafia tanah yang bisa menghambat progres pembangunan yang dilaksanakan,” kata Rudy.

    Baca juga:  Entaskan Stunting, BKKBN Papua Barat Ingatkan Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan Anak

    Menurut Rudy, satgas di pusat dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung dengan supervisi oleh Jaksa Agung Muda Intelijen pada Direktorat C.

    “Sedangkan pada jajaran Kejaksaan Tinggi disupervisi oleh Bapak Kajati dan sebagai pelaksana adalah jajaran intelijen,” terang dia.

    Sebelumnya, Jaksa Agung memerintahkan agar dalam rangka pemberantasan mafia tanah dan mafia di pelabuhan,  seluruh kejati dan kejari membentuk satgas. Satgas ini diberi tugas memberangus praktik mafia tanah yang marak di daerah.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Telusuri Bocornya Surat Usulan Penjabat Bupati Maybrat

    Jaksa Agung memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut. Ia beralasan, para mafia tersebut sangat meresahkan dan berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional dan rentan memicu konflik sosial.

    “Saya minta Jaksa bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktik para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini, seakan telah menjadi bagian dari ekosistem dan membuat masyarakat menjadi permisif akan hal tersebut,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanudin, Minggu (28/11/2021).

    Jaksa Agung mengharapkan, jaksa harus mampu memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak ada celah bagi para mafia untuk mengganggu tatanan yang ada. Salah satu upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan ini.

    Baca juga:  Korupsi Pembangunan PLTG Kaimana, Eks Plt. Kadis PUPR Ditangkap Usai Sidang PK

    “Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya! Termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Saya tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara. Bahkan jika sekalipun ada pegawai kejaksaan yang terlibat,” tegas Jaksa Agung. (LP2/Red)

    Latest articles

    Penerimaan Bintara Polri dan Akpol Tahun 2024 Masuki Tahap Akhir

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Proses seleksi Polda Papua Barat memasuki tahap akhir. Dari 8.000 peserta di provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya telah diverifikasi menjadi...

    More like this

    Penerimaan Bintara Polri dan Akpol Tahun 2024 Masuki Tahap Akhir

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Proses seleksi Polda Papua Barat memasuki tahap akhir. Dari 8.000 peserta di...

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat 2024

    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus...

    Wahidin Puarada Terima Surat Tugas DPP PAN Maju Pilgub Papua Barat  

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai...