27.8 C
Manokwari
Senin, Juli 22, 2024
27.8 C
Manokwari
More

    Raih WTP Ke-6 , DPRD Apresiasi Kerja Keras Pemda Raja Ampat

    Published on

    RAJA AMPAT – DPRD Raja Ampat mengapresiasi penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 6 kalinya yang diraih pemda setempat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat.

    “Predikat Opini WTP yang di terima Pemda Raja Ampat sudah 6 kali berturut-turut, maka ini patut diapresiasi”, ucap Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, saat pidato pembukaan rapat paripurna masa sidang kedua dalam rangka pembahasan Raperda LKPD hasil audit BPK Tahun Anggaran 2019, di ruang Sidang DPRD, Senin (24/8/2020).

    Baca juga:  Penelitian Yayasan Kitong Bisa di Raja Ampat: Petakan Ekososial, Selamatkan Lingkungan

    Abdul Wahab menyampaikan, opini WTP yang berikan BPK kepada pemerintah daerah enam kali berturut-turut ini menunjukkan sistem pelaporan penggunaan keuangan daerah tidak memiliki masalah.

    Lanjutnya, Pada tanggal 12 maret 2019 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika perkembangan pemerintah daerah guna menjawab permasalahan daerah termasuk pengelolaan keuangan yang terjadi selama ini.

    Baca juga:  MRP PB: Keliru, Jika Gunakan Istilah "OAR"

    Penyempurnaan PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dalam rangkah menjaga tiga pilar tata kelola keuangan yang baik yakni, transparasi, akuntabitas dan partisipatif.

    “Laporan keuangan hasil audit BPK ini sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan daerah”, ujar Abdul Wahab.

    Menurutnya, pemeriksaan BPK ini bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah meskipun belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan.

    Baca juga:  Hak Pilih Pasien Positif C-19, Ini Penjelasan KPU Raja Ampat

    “Diharapkan pemda Raja Ampat lebih meningkatkan lagi managemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih kredible sehingga bisa lebih efektif, efesien, transparan dan akuntable agar terap pertahankan Opini WTP”, pintanya.

    Pembukaan sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan materi LKPD tahun anggaran 2019 sekaligus penandatangan berita acara.

    Turut hadir Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, Sekda Yusuf Salim, dan seluruh Forkopimda di lingkup Pemda Raja Ampat. (LPB4/Red)

    Latest articles

    Diajak ke Kebun, IRT di Manokwari Ditembak Suami

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Seorang ibu rumah tangga (IRT) Manokwari bernama Nely Saori (49) ditembak saat memetik merica di kebun miliknya. Nely diduga ditembak oleh suaminya...

    More like this

    Kapolri Mutasi 3 Kapolres di Papua Barat  

    MANOKWARI, Linkpapua com-Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si melakukan mutasi sejumlah Kapolres dan...

    Petrus Kasihiw Komitmen Dampingi AFU di Pilgub Papua Barat Daya

    SORONG, LinkPapua.com - Petrus Kasihiw menyatakan komitmennya mendampingi Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai bakal...

    Dinas Pendidikan Raja Ampat Klarifikasi Gaji PPPK yang Belum Terbayar

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya,...