TELUK BINTUNI, Linkpapua.com- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat Legius Wagimbo mengatakan, rangkaian penyerahan bantuan bantuan bahan bangunan rumah (BBR) kepada 23 kepala keluarga dan pembangunan sumur bor di 17 titik di Kabupaten Teluk Bintuni adalah bagian dari program DPMK Papua Barat. Program ini digulirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat lewat program yang berbasis pada kepentingan yang sifatnya urgen. Dan DPMK menjadi inisiator program tersebut,” jelas Legius Wagimbo di sela-sela lawatan Pj Gubernur PB Paulus Waterpauw ke Kabupaten Bintuni, Jumat (15/9/2023).
Dalam kunjungannya Waterpauw melakukan sejumlah kegiatan. Diantaranya mengecek harga dan stok pangan di Pasar Bintuni. Selanjutnya, ia meresmikan bantuan sumur bor Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan peninjauan program Dapur Stunting.
Menurut Legius Wagimbo, program BBR diserahkan Pj Gubernur kepada 23 kepala keluarga penerima manfaat. Mereka antara lain diberikan seng dan semen serta bahan pendukung lainnya.
Bantuan ini tersebar di Distrik Bintuni yang meliputi Kampung Awaba, Kampung Iguriji, Kampung Argosigemerai, Kampung Waraitama, Kampung Lama, Kampung Cutibo, Kampung Hogut, Kampung Rubobo, Kampung Jahabra dan Kampung Bebagian imes.
“Ada juga bantuan sumur bor sebanyak 17 titik di Kabupaten Teluk Bintuni yang tersebar di Distrik Bintuni Barat Kampung Wesiri, Kampung Asouw, Distrik Bintuni Timur Kampung Iguriji II, Distrik Bintuni Kampung Trimaroy, Kampung Cutibo, Kampung Rosib, Kampung Lama, Kampung Didguij dan Distrik Tuhiba Kampung Sibena Permai,” pungkas Legius.
Waterpauw Ingatkan Masih Tingginya Inflasi
Pj Gubernur Paulus Waterpauw menyampaikan, saat ini Papua Barat tidak hanya diperhadapkan dengan stunting dan kemiskinan ekstrem, tetapi terdapat permasalahan baru yaitu inflasi. Di mana kondisi kenaikan harga barang atau jasa secara terus menerus yang menyebabkan kemerotosan nilai mata uang untuk membeli barang/jasa.
“Saat ini angka inflasi Papua Barat pada bulan Agustus Y-ON-Y sebesar 4,40%, sedangkan rata-rata inflasi nasional 3,27%. Hal tersebut menyebabkan Papua Barat termasuk dalam 3 besar inflasi tertinggi di Indonesia,” jelas Waterpauw.
Ia mengemukakan, Papua Barat memiliki 2 kota IHK (Indeks Harga Kumulatif) untuk perhitungan angka inflasi. Keduanya yakni kota Sorong dengan inflasi 3,85% dan Manokwari 6,40%.
Andil inflasi terbesar di dua daerah ini adalah transportasi udara, beras, tomat dan komoditas ikan laut.
“Saat ini juga kita sedang diperhadapkan dengan krisis pangan Beras, berdasarkan rilis bps produksi beras provinsi papua barat tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan dan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras provinsi yang mencapai 4,59 ton/bulan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada harga pasar,” paparnya.
“Sesuai hukum ekonomi, bahwa semakin terbatas ketersediaan pasokan pangan maka permintaan harga pasti naik,hal ini jika tidak diatasi dengan baik, maka tentu sangat berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di Papua Barat, ” kata Waterpauw
Untuk itu Waterpauw berpesan kepada seluruh masyarakat, agar dapat mengantisipasi inflasi dan krisis pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur, mulai lebih bijak dan stop boros pangan. Ia juga mendorong terwujudnya Gerakan 5 Bangga : bangga tanam petatas, jual petatas, beli petatas, masak petatas, dan makan petatas.
“Kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk lebih diperhatikan lagi harga bahan pokok di pasar, lakukan operasi pasar murah secara berkala, berikan subsidi BBM melalui BTT, maksimalkan pemanfaatan lahan tidur, ” pesan Waterpauw.
Bantuan bahan bangunan rumah dan sumur bor yang diberikan hari ini merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih yang merupakan kompenen umum untuk penanganan stunting. Juga untuk dapat meringankan beban dan memberikan dampak positif kepada masyarakat agar lebih berdaya dalam memerangi kemiskinan ekstrim.
“Penyerahan bantuan ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. sesuai dengan permohonan dan harapan masyarakat, yang telah disampaikan, maka pemerintah Provinsi Papua Barat merespon atau menjawab pada Tahun Anggaran 2023 ini, yaitu sebanyak 23 KK bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan 17 titik pembuatan sumur bor. Harapan pemerintah, tentu BBR dan sumur bor ini dapat digunakan sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat sesuai harapan,” jelas Waterpauw. (LP5/red)
