25.7 C
Manokwari
Selasa, Juli 1, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Pengusutan Lapdu MRPB, Kajati : Tidak Ada Bukti Kuat yang Mengarah pada Pelanggaran Hukum

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Wilhelmus Lingitubun mengungkap, bahwa pihaknya telah tuntas mengusut Laporan Pengaduan (Lapdu) terhadap anggota dan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Hasilnya, laporan tidak terbukti MRPB melakukan penyimpangan sebagaimana yang diadukan.

    “Sebulan lebih sudah kami lakukan pemanggilan (klarifikasi) terhadap orang-orang terkait di MRPB. Ternyata Lapdu itu tidak benar, tidak ada bukti kuat yang mengarah pada pelanggaran hukum (penyimpangan) ataupun tindak pidana,” kata Lingitubun saat ditemui Linkpapua.com, Selasa (25/5/2021) disalah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat.

    Baca juga:  Bertemu Pangdam Kasuari, PLN Harap Terbangun Sinergitas dengan TNI

    Lingitubun melanjutkan, para unsur pimpinan MRPB telah secara patuh memenuhi panggilan pihaknya, secara berturut-turut. Keterangan, waktu dan administrasi telah diklarifikasikan, dan semuanya benar. Untuk itu, seluruh proses Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) atas Lapdu yang bersumber dari internal MRPB itu sendiri telah lengkap.

    “Secara keseluruhan, proses itu semua sudah kita lakukan tahap demi tahap. Hasilnya, tidak ada penyimpangan. Sekali lagi, Pulbaket sudah selesai, hasilnya tidak ada pelanggaran hukum disana,” kata Lingitubun.

    Baca juga:  Serapan APBD Baru 20 Persen, Pemkab Segera Ajukan APBD-Perubahan

    Kendati demikian, kata Lingitubun, meski tidak ditemukannya pelanggaran hukum atas Lapdu dari internal MRPB, akan tetapi terdapat laporan lain dari pihak eksternal terkait dugaan pelanggaran administrasi yang mengarah berpotensi mengakinatkan kerugian negara, yaitu pembangunan rumah dinas MRPB.

    “Untuk persoalan rumah dinas itu sudah kita kembalikan kepada inspektorat. Ini upaya pencegahan, bukan untuk menghukum orang. Untuk itu laporan kita kembalikan agar diselesaikan sebelum naik tahap penyidikan,” ujar Lingitubun. “Kontraktor selesaikanlah. Itikad baik sebelum menjadi tersangka dan ganti kerugian negara,” katanya lagi.

    Baca juga:  Kajati PB : MoU BNI-Kejaksaan untuk Indonesia maju

    Terpisah, Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiono mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim investigasi dan sudah dua kali melakukan pemeriksaan di MRPB. Namun demikian, hasil pemeriksaan masih belum dapat dibeberkan.

    “Secara umum tidak ada indikasi pelanggaran yang mengarah pada kerugian negara. Dan terkait rumah dinas itu masalah administrasi. Tim kami masih menyusun laporan hasil pemeriksaan,” kata Sugiono.(LP7/red)

    Latest articles

    263 Personil Polda Papua Barat Mendapatkan Kenaikan Pangkat

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dalam suasana penuh khidmat dan kebanggaan, Polda Papua Barat melaksanakan Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat bagi personel Polri periode 01 Juli...

    More like this

    263 Personil Polda Papua Barat Mendapatkan Kenaikan Pangkat

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dalam suasana penuh khidmat dan kebanggaan, Polda Papua Barat melaksanakan Upacara...

    DPRK Manokwari Tetapkan Tatib Periode 2024-2029

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Manokwari mengesahkan draf peraturan tentang tata tertib (Tatib) periode...

    Sekda Papua Barat Minta OPD Segera Rampungkan Renstra Definitif

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham, meminta seluruh pimpinan organisasi...