MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemprov Papua Barat Daya (PBD), bersama sejumlah mitra, meluncurkan program pengelolaan terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) di Aston Niu Hotel, Manokwari Kamis (18/7/2024).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menjelaskan program ini merupakan inisiatif untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

“Pemprov Papua Barat telah berkomitmen untuk mempertahankan 70 persen tutupan hutan. Program ini merupakan bagian dari implementasi komitmen tersebut. Keterlibatan penuh dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya juga menjadi dukungan nyata terhadap upaya pengelolaan bentang alam MPTP,” ujarnya.

Bentang Alam MPTP mencakup ekosistem yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, pantai, serta hutan dengan luas 2,3 juta hektare yang melintasi dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Kabupaten Tambrauw.

Kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati khas Papua, baik flora maupun fauna, dan merupakan tempat tinggal suku asli Papua. Bentang alam ini juga berperan penting dalam menghasilkan oksigen, menjadi resapan air, dan mengontrol iklim.

Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menyampaikan bahwa hutan merupakan aset dan pemberian Tuhan yang harus dijaga karena manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada Yayasan EcoNusa, Konservasi Indonesia, WRI, serta semua pihak yang mendukung,” kata Ali Baham.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, yang mewakili Pemprov Papua Barat Daya menyatakan bahwa mereka berkomitmen menandatangani MoU dalam mengalokasikan wilayah Bentang Alam MPTP sesuai dengan teritori di wilayahnya.

“Dengan komitmen ini kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam melalui pengelolaan hutan yang baik, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penghidupan yang layak melalui sumber-sumber ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Direktur Program Papua Konservasi Indonesia (KI), Roberth Mandosir, menegaskan bahwa KI memiliki komitmen untuk mendukung kearifan pemerintah dan masyarakat Papua Barat serta Papua Barat Daya.

Menurutnya, melalui proyek yang didukung Hempel Foundation, KI berperan sebagai fasilitator untuk membangun komunikasi reguler antar pemangku kewenangan pengelolaan hutan di bentang alam tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Harapannya, wilayah Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua ini dapat kita jaga dan lestarikan, mengingat begitu banyak kekayaan yang ada di dalamnya,” tuturnya.

Setelah peluncuran program ini, diharapkan ada kegiatan workshop untuk menindaklanjuti terkait dana dan pengelolaan bentang alam ini agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.

Peluncuran dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, jajaran Forkopimda setempat, dan Pj Gubernur Papua Barat Daya diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Julian Kelly Kambu.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai mitra pembangunan, seperti Yayasan EcoNusa, Konservasi Indonesia, Yayasan Permata Tanah Papua, Universitas Papua, Kew Botanical Gardens, WWF Papua, Bentara Papua, Fauna & Flora International, Cornell Ornithology Lab, Rain Forest Trust, Wild Tail, serta GIZ Forclime.(LP2/Red)