MANOKWARI, linkpapua.com – Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, Lambert Jitmau dinilai tidak mampu mengurus perjuangan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya. Lambert dituding hendak cuci tangan.
“Manuver Pak Wali Kota (Lambert) sudah terbaca dengan mengembalikan SK sebagai Ketua Tim Pemekaran. Kemudian menyalahkan Gubernur Dominggus Mandacan, seakan-akan yang tidak mampu itu Pak Gubernur,” kata Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Ronald Mambieuw, Minggu (10/4/2022).
Ronald menduga Lambert yang juga Wali Kota Sorong sudah mengetahui arah kebijakan Jakarta sedari awal. Dengan mengembalikan SK sebagai Ketua Tim, Lambert terkesan mau cuci tangan.
“Saya duga beliau Ketua Tim sudah mengetahui bahwa PBD tidak masuk dalam penetapan RUU Pemekaran di tanah Papua yang ditetapkan oleh Komisi II DPR RI. Sehingga dengan mengembalikan SK ia seakan berupaya cuci tangan dari aspirasi masyarakat di Sorong Raya ini,” tuturnya.
Komisi II DPR RI telah menetapkan RUU Pemekaran di Papua. Hanya terdapat tiga wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut. Yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Sebelumnya isu pemekaran Papua Barat Daya (PBD) menuai perdebatan sengit antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Dominggus menuding Lambert tak bekerja serius. Lambert pun memberi jawaban menohok.
Tak terima sikap gubernur, Lambert mengembalikan SK sebagai Ketua Tim Pemekaran. Ia balik menuding Dominggus tak membantu pemekaran Papua Barat Daya.
Dominggus menanggapi sikap Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang menudingnya tak komitmen terhadap janji politik saat kampanye di Sorong Raya. Salah satu janji politik Dominggus yang dimaksud Lambert adalah membantu pemekaran Papua Barat Daya.
“Saya berharap tim pemekaran harusnya sudah mengakomodir komponen masyarakat begitu. Tujuannya untuk menjernihkan keinginan terkait pemekaran,” ucapnya.
Dominggus mengklaim tokoh pemekaran di Papua Barat hanya lima orang yang dinilai berhasil dalam upaya mendorong pemekaran DOB. Di antaranya, Almarhum Abraham Oktovianus Ataruri, mantan Gubernur Papua Barat.
“Perlu dorang belajar dari Bapak ini. Saya mau kasih tau bahwa tokoh pemekaran di Papua Barat hanya ada lima. Pertama Bapak Almarhum Bram Ataruri, kedua Pak Almarhum Piet Wanane, ketiga Dominggus Mandacan, Keempat Wahidin Puarada, kelima Otto Ihalauw,” ujarnya.
“Belajar dari kami yang mekarkan kabupaten-kabupaten. Saya mekarkan empat kabupaten dari induk Manokwari, Tambrauw kita gabung antara Kabupaten Sorong dan Manokwari,” ucapnya.
Dominggus juga menyinggung bahwa Provinsi Irian Jaya Barat kini Papua Barat saat hendak pemekaran juga tidak mendapat dukungan Kap Salosa Gubernur Irian Jaya waktu itu. Salosa menolak pemekaran sehingga ia tak pernah membantu.
“Karena memang beliau menolak ini provinsi, diberitahukan ke Kota Sorong, Kabupaten Sorong pun mereka tidak dukung jadi Provinsi Irian Jaya Barat ini lahir dari pro dan kontra, membutuhkan orang yang berani mengambil keputusan tepat,” tuturnya.
Dominggus menceritakan dalam waktu yang singkat kala itu, Almarhum Bram Ataruri memberitahukan kepada Dia yang saat itu masih menjabat Bupati Manokwari
“Ada Provinsi ini tapi sudah bawah ke Sorong, Kabupaten Sorong tolak. Karena ini Inpres yang ditandatangani Ibu Mega. Saya bilang siap. Sebagai bupati saya siap terima dan amankan,” bebernya.
Setelah konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri kata Dominggus, ia berkomunikasi dengan DPRD. DPRD pun memberi dukungan sampai akhirnya disepakati untuk dialokasikan anggaran.
“Kami anggarkan dana sekian miliar membiayai tim 315. Kan tidak mungkin mereka berangkat tanpa adanya dana,” tuturnya lagi.
Lambert Jitmau selaku Wali Kota Sorong sekaligus kapasitas sebagai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya beberapa hari lalu mengembalikan SK Gubernur Papua Barat dan menuding Gubernur tidak memfasilitasi pemekaran. Baik dari sisi anggaran maupun dukungan untuk tim ke Jakarta.
Dominggus juga mempertanyakan sudah sejauh mana Lambet Jitmau bekerja. Apakah selama ini sudah mengumpulkan masyarakat untuk membicarakan pemekaran? Ia minta Lambert introspeksi.
Secara terpisah,Lambert Jitmau melalui sambungan telepon mengaku bahwa telah mengembalikan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat yang menunjuk dirinya sebagai Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya.
“Benar saya telah mengembalikan SK Gubernur karena selama ini kami merasa bagai anak ayam kehilangan induk,” kata Lambert.
Soal mengkoordinir masyarakat dalam rangka mendorong proses pemekaran Papua Barat Daya, Jitmau memberi tanggapan ketus.
“Beliau yang kasih SK ke saya, tidak ada redaksi dalam SK itu saya dan masyarakat yang pergi urus langsung di Jakarta. Tidak ada redaksi begitu” ucap Lambert.
Disebutkan bahwa dalam SK tersebut bukan hanya dirinya, namun 6 kepala daerah di Sorong Raya sebagai calon ibukota provinsi.
“Kita ini kan anak-anak, menghargai pak Gubernur sebagai orang tua sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Dia yang memfasilitasi kami, kami menghargai beliau selaku kami punya atasan, punya bapak dan abang untuk memfasilitasi bertemu dengan Presiden dan menteri. Namun kalau beliau menyebut seperti itu seakan-akan beliau menolak kami,” ucap Lambert.
Soal beban anggaran untuk membiayai proses pemekaran Papua Barat Daya, kata Jitmau, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah tingkat I atau pemerintah provinsi.
“Di dalam SK tersebut menyebutkan bahwa beban biaya untuk percepatan pemekaran dibebankan kepada APBD tingkat I, hingga beliau mau turun tidak ada satu rupiah pun, jadi kami punya perasaan kan,” tuturnya
Dia menyebut bahwa Provinsi Papua Barat Daya merupakan janji politik Gubernur Papua Barat di masa kampanye
“Beliau janjikan kepada masyarakat Sorong Raya bahwa jika masyarakat pilih dia, akan memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya,” kata Lambert.
“Tidak tau apakah nanti beliau turun baru mekarkan kah atau seperti apa” tanya Jitmau
Disinggung soal anggaran yang telah dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2022, Lambert menyebutnya cerita klasik.
“Itukan cerita klasik. APBD Perubahan sedangkan masa jabatannya berakhir bulan Mei. Jadi gubernurnya sudah orang lain,” tuturnya. (LP2/red)
